Kasad Jenderal TNI Budiman. ANTARA FOTO/R. Rekotomo
TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman mengatakan angkatannya siap menjalankan tugas membantu Polri mengamankan Pemilu 2014. Budiman tak menyoal cekaknya anggaran yang dialokasi pemerintah, yaitu Rp 100 miliar. "Kalau saya berapa pun cukup," kata Budiman dengan senyum saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2014.
Budiman mengatakan, soal pengamanan TNI Angkatan Darat tak tergantung dengan alokasi dana tersebut. Apabila nanti kurang, dia mengaku akan merogoh kas TNI Angkatan Darat. Dana tersebut memang tidak memadai untuk TNI. Walhasil Kementerian Pertahanan dan TNI mengajukan tambahan hingga Rp 300 miliar, namun sayang usulan tersebut tak dikabulkan.
Sementara itu, Polri sebagai pengamanan utama Pemilu mendapatkan anggaran Rp 1,6 triliun. Kepala Polri Jenderal Sutarman beberapa waktu lalu juga mengaku anggaran sebesar itu masih kurang. Semula Polri meminta Rp 3,5 triliun untuk distribusi logistik, pengamanan kampanye, masa tenang, hingga pasca-pelantikan presiden. "Pengamanan selama 224 hari mulai 16 Maret-29 Oktober," kata Sutarman pada 29 Januari lalu.
Menurut Jenderal Budiman, sebagian besar biaya pengamanan Pemilu untuk TNI habis buat operasional prajurit seperti makan dan transportasi. Bantuan pendisitribusian logistik TNI tidak menanggung biaya operasionalnya. "KPU harus mengajukan surat resmi, jadi ongkosnya mereka yang ganti, kami hanya siapkan peralatan," kata dia.
Budiman juga mengatakan prajurit-prajuritnya sudah siap membantu Polri mengamankan Pemilu. "Untuk perlengkapan dan kesiapan sudah dilakukan."
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
