TEMPO.CO, Bandung - Sebanyak 26 Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan menolak Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP mendeklarasikan calon presiden. Penolakan itu disepakati dalam bentuk surat yang diteken seluruh pengurus daerah tersebut.
"Surat itu akan kami bacakan dalam pandangan umum DPW dalam Mukernas PPP hari ini," ujar Amir Askara, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, di Grand Preanger Hotel, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 8 Februari 2014. (Baca: Survei PPP: Jokowi-Mahfud Populer di Pesantren)
Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur Yahidin Umar mengatakan keputusan 26 DPW itu berdasarkan pertimbangan bahwa PPP cukup berat untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan 20 persen suara.
"Sehingga kami bersepakat agar melihat dulu hasil pemungutan suara dalam pemilu legislatif," ujarnya.
Mukernas PPP yang digelar sejak Jumat kemarin juga mengagendakan penggodokan calon presiden dari partai berlambang Kakbah. Sesuai jadwal, deklarasi pencalonan presiden bakal digelar Ahad, 9 Februari 2014.
Meski begitu, Yahidin mengatakan pengurus daerah tetap konsisten mengusulkan sembilan nama untuk digodok sebagai calon presiden. Mereka adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Muldoko, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, Ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia Isran Noor, Yenni Wahid, Ketua Muhammadiyah Din Samsuddin, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
"Itu sudah kami sepakati dalam dua kali pertemuan pengurus daerah, baik di Jakarta pada 31 Januari dan sehari sebelum Mukernas, 6 Februari," ujar Amir. (Baca: Suryadharma : PPP Jangan Sampai Terkubur pada 2014)
