Raung dan Umba, Pasangan Capres-Cawapres Peduli Lingkungan

image-gnews
Capres dan Cawapres Greenpeace, Raung (kiri) dan Umba (kanan) kunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, (16/5). Kunjungan ini sebagai bentuk kritik dari Aktivis Greenpeace karena belum ada Capres dan Cawapres yang berkomitmen untuk peduli pada lingkungan hidup. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Capres dan Cawapres Greenpeace, Raung (kiri) dan Umba (kanan) kunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, (16/5). Kunjungan ini sebagai bentuk kritik dari Aktivis Greenpeace karena belum ada Capres dan Cawapres yang berkomitmen untuk peduli pada lingkungan hidup. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia mendaftarkan Raung (harimau Sumatera) dan Umba (lumba-lumba) ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Raung dan Umba yang dimaksud hanyalah simbol berupa kostum macan dan lumba-lumba yang dikenakan aktivis Greenpeace ketika datang ke KPU sekitar pukul 10.10 WIB hari ini.

"Ini hanya simbol saja agar kandidat capres dan cawapres memiliki program-program yang ramah lingkungan," kata Arifsyah M. Nasution, Koordinator Kampanye Laut Greenpeace, di gedung KPU, Jumat, 16 Mei 2014.

Menurut Arif, mereka didaftarkan ke KPU karena belum ada bakal calon presiden yang seratus persen berkomitmen melindungi dan memulihkan lingkungan hidup Indonesia. "Harimau Sumatera telah kehilangan keluarganya akibat kebakaran hutan dan kehilangan separuh habitatnya," ujarnya. (Baca: MUI Keluarkan Fatwa Lindungi Hewan Langka)

Arifsyah menuturkan Indonesia kehilangan 15,8 persen juta hektare hutan pada 2002-2012, dan pada 2011-2012 mencapai level tertinggi. Adapun lumba-lumba kehilangan laut bersih akibat buangan minyak kotor. Dari temuan Greenpeace di pantai-pantai sepanjang Riau, ada 1.590 meter kubik minyak kotor yang mencemari kawasan pantai daerah itu. (Baca: Kerugian Pemanasan Global US$ 1,45 Triliun)

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang menemui pasangan "capres dan cawapres" dari Greenpeace itu menyambut baik kehadiran belasan aktivis Greenpeace tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan meneruskan usul itu kepada partai politik. "Karena salah satu syarat untuk mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres ialah (dicalonkan oleh) partai politik," ujarnya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

GANGSAR PARIKESIT

Berita Pilihan:
Ulama PPP: Prabowo-Hatta Tak Menjual di NU
Pastikan Koalisi, Aburizal Temui Mega Hari Ini
SBY Nilai Pemilu Ideal Terdiri dari Tiga Capres
Plinplan, Anak Syarief Hasan Dimarahi Hakim

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

2 hari lalu

Para peneliti telah merekayasa Beras Emas (kiri) agar memiliki manfaat nutrisi yang tidak diperoleh dari nasi putih biasa. REUTERS/ERIK DE CASTRO
Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.


Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

3 hari lalu

Logo sepatu Bata. dok.Bata
Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

Terpopuler: Perjalanan bisnis sepatu Bata yang sempat berjaya hingga akhirnya tutup, kawasan IKN kebanjiran.


Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

3 hari lalu

Masa dari Enter Nusantara, Market Forces  dan Greenpeace Indonesia melakukan aksi di kawasan Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu, 5 Mei 2024. Pada aksinya masa menyerukan kepada bank-bank National dan International untuk berhenti mendukung pendanaan energi kotor  seperti batu bara dan beralih ke energi terbarukan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

Energi kotor biasanya dihasilkan dari pengeboran, penambangan, dan pembakaran bahan bakar fosil seeperti batu bara.


Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

7 hari lalu

Foto udara penyedia jasa angkutan membawa pengendara sepeda motor melewati perkebunan kelapa sawit di tepi Jalan Lintas Jambi-Suak Kandis yang terputus akibat terendam banjir luapan Sungai Kumpeh di Pulau Tigo, Muaro Jambi, Jambi, Minggu, 25 Februari 2024. Penyedia jasa mematok tarif Rp10 ribu per motor untuk penumpang umum dan Rp5 ribu per motor untuk pelajar. ANTARA/Wahdi Septiawan
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.


Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

9 hari lalu

Lahan bukaan baru perkebunan sawit PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP) Senakin Estate di Desa Sembilang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru pada 13 November 2023. BanjarHits/Diananta P. Sumedi
Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.


Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

9 hari lalu

Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

12 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

13 hari lalu

Aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk tentang tata kelola sampah saat kegiatan bersih sampah dan audit merek (brand audit) di Pantai Tirang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 12 November 2023. Dalam aksi tersebut Greenpeace Indonesia melalui kampanye Break Free From Plastic ingin menekankan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility) atas pengolahan atau pembuangan produk pasca-konsumen serta mendorong produsen untuk berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bungkusan sesuai dengan mandat peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada tahun 2030. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.


Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

29 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.


Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

33 hari lalu

Ilustrasi ribuan penggemar berkumpul. REUTERS/Heo Ran
Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.