TEMPO.CO, Tangerang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Banten, menyebutkan hingga pendataan akhir bulan Oktober 2024, terdapat 1.956 pemilih di lima Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang Mora Sonang Marpaung mengatakan, terdapat lima Lapas yang disediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, di antaranya 3 TPS khusus di Lapas Pemuda kelas II A dengan 1.338 pemilih, 1 TPS khusus di Lapas kelas 1 Tangerang dengan 433 pemilih.
Kemudian Lapas Perempuan kelas IIA ada 1 TPS khusus dengan 51 pemilih, Lapas kelas IIA ada 1 TPS khusus dengan 86 pemilih, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 terdapat 1 TPS khusus dengan 48 pemilih.
"Kita mendata hingga akhir Oktober, ada 1.956 pemilih yang tersebar di lima Lapas. Kita nantinya sediakan tujuh TPS khusus untuk pemilih memberikan hak suaranya," kata Marpaung di Tangerang, Rabu, 30 Oktober 2024.
Marpaung menuturkan pemilih di Lapas bukan hanya warga binaan tetapi ada juga petugas Lapas yang bekerja sehingga masuk dalam pendataan oleh KPU.
"KPU memastikan seluruh masyarakat Kota Tangerang maupun Provinsi Banten dapat menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.
Pemilih yang terdaftar dipastikan telah melalui tahapan verifikasi berupa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan masih berada di dalam Lapas saat pemungutan suara Pilkada, 27 November 2024 mendatang.
Pemilih dapat memilih calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang serta calon gubernur dan wakil gubernur Banten untuk yang memiliki KTP Kota Tangerang.
Sedangkan yang memiliki KTP daerah lain di Provinsi Banten, hanya dapat memilih calon gubernur dan wakil gubernur Banten.
Pilkada Kota Tangerang diikuti tiga pasangan, yakni pasangan Faldo Maldini-Fadlin Akbar (nomor urut 1), Ahmad Amarullah-Bonnie Mudfizar (nomor urut 2), dan pasangan Sachrudin-Maryono (nomor urut 3).
KPU Kota Tangerang menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 1.377.828 pemilih dengan perincian 683.243 laki-laki dan 694.585 perempuan.
Pilihan Editor: Kedekatan Tom Lembong dan Anies Baswedan, Kejagung Klaim Penetapan Tersangka Bukan Politisasi
