Ketika PKS Usung Politikus Golkar Achmad Puaddi di Pilkada Lombok Tengah

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua DPW PKS Nusa Tenggara Barat (NTB), Yek Agil didampingi Sekretaris DPW PKS NTB, Uhibussa'adi dan Sambirang Ahmadi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Bupati Lombok Tengah Achmad Puaddi di Kantor DPW PKS NTB di Mataram, Senin (29/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Ketua DPW PKS Nusa Tenggara Barat (NTB), Yek Agil didampingi Sekretaris DPW PKS NTB, Uhibussa'adi dan Sambirang Ahmadi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Bupati Lombok Tengah Achmad Puaddi di Kantor DPW PKS NTB di Mataram, Senin (29/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung politikus Partai Golkar, Achmad Puaddi, di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat rekomendasi untuk Achmad Puaddi diserahkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB, Yek Agil, didampingi Sekretaris DPW PKS NTB Uhibussa’adi dan Sambirang Ahmadi di Kantor DPW PKS NTB, Mataram, Senin, 29 Juli 2024.

Yek Agil mengatakan pemberian surat dukungan kepada Achmad Puaddi ini merupakan komitmen kebangsaan dan keumatan bagaimana membawa Kabupaten Lombok Tengah semakin maju.

"Sehingga itu menjadi dasar kami mengusung Achmad Puaddi sebagai bakal calon Bupati Lombok Tengah," ujarnya.

Dia menuturkan pihaknya ingin menghadirkan demokrasi yang sehat dan fair di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. "Kami tidak ingin pilkada ini melawan kotak kosong. Kami ingin menghadirkan kepala daerah yang berkualitas," ucap Yek Agil.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB ini berharap Achmad Puaddi dapat memenangi pilkada bersama bakal calon wakilnya.

"Meski baru sendiri, kami berharap Pak Achmad Puaddi dapat melengkapi pasangan dan melengkapi parpol koalisi. Karena seluruh SK B1KWK dari seluruh bakal calon yang diusung akan diserahkan pada 20 Agustus di Jakarta, di DPP," katanya.

Adapun Achmad Puaddi mengaku bersyukur dan mengapresiasi dukungan yang diberikan PKS tersebut. Sebab, menurutnya, PKS menambah dukungan koalisi parpol.

"Selain PKS, saya sudah menerima dukungan dari PAN. Artinya masih butuh dua kursi lagi. Tinggal menunggu finalisasi dari partai lain karena saya harus membawa pasangan," ujarnya.

Dia menilai kehadiran PKS ini tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan partai itu dengan keluarga besar Ponpes Bodak. Sebab, PKS pernah mengusung kakaknya, Suhaili FT, maju dan memenangi Pilkada Lombok Tengah dua periode.

"Mudah-mudahan ini diridai bersama PKS dan partai lain," kata Ketua Komisi IV DPRD NTB ini.

Dalam Pilkada Lombok Tengah 2024, baru satu pasang bakal calon yang mendapat cukup dukungan partai, yakni pasangan Fathul Bahri dan Nursiah.

Pilihan editor: Alasan PKB Usung Acep Adang Ruhiat sebagai Bacawagub di Pilgub Jabar

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

3 jam lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.


Ketua DPRD Jakarta Sebut Sekolah Swasta Bakal Gratis, Dibiayai APBD

14 jam lalu

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin (tengah) bersama para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (dari kiri ke kanan) Wibi Andrino, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco memimpin Rapat Paripurna yang beragendakan penetapan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ketua DPRD Jakarta Sebut Sekolah Swasta Bakal Gratis, Dibiayai APBD

Ketua DPRD Jakarta Khoirudin memastikan sekolah swasta akan gratis. Dewan sudah melakukan kajian dengan Dinas Pendidikan DKI.


Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Sebut Takdir Sang Pencipta

16 jam lalu

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Artha Theresia saat memimpin proses pengambilan sumpah pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Sebut Takdir Sang Pencipta

Khoirudin mengatakan, penunjukan dirinya sebagai pimpinan DPRD Jakarta sudah ditakdirkan oleh sang pencipta.


Temui Dasco di DPR, Menpora Dito Bantah Bahas Jatah Menteri

17 jam lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam acara pemberian penghargaan pada insan olahraga berprestasi di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Temui Dasco di DPR, Menpora Dito Bantah Bahas Jatah Menteri

Menpora DIto Ariotedjo menyambangi Ketua Harian Patai Gerindra Sufmi Dasco di gedung DPR.


5 Pimpinan DPRD Jakarta Dilantik, Khoirudin PKS Jadi Ketua

18 jam lalu

Khoirudin dari Fraksi PKS. Foto : PKS
5 Pimpinan DPRD Jakarta Dilantik, Khoirudin PKS Jadi Ketua

DPRD Jakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Jakarta periode 2024-2029. Khoirudin dari PKS pimpin DPRD Jakarta.


Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

19 jam lalu

Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten bersilaturhmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Markas Polda Banten, pada Jumat 27 September 2024. Dok. Pemkab Serang
Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

Mahasiswa mengingatkan agar kepolisian tetap netral sehingga tercipta pilkada yang kondusif.


KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

22 jam lalu

Timbunan batu mengandung mineral emas ditambang ilegal, yang siap diproses di Kolam air diduga menggunakan bahan merkuri dikelola oleh Tenaga Kerja Asing ilegal berasal dari China, di Dusun Lendek Bare, Desa Lenong Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 16 Agustus 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

KPK menaksir omzet tambang emas ilegal di NTB mencapai triliunan per bulan.


KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

23 jam lalu

KPK mendampingi Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 4 Oktober 2024. Foto: FEBRIYAN/Tempo
KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.


Kadin Solo Pastikan Netral dalam Pilwakot 2024, Gelar Dialog Bahas Tantangan Kota

1 hari lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan KPUD mempersiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di gudang logistik KPUD Surakarta, Jawa Tengah, 26 November 2015. Komisioner Divisi Logistik KPUD Solo, Suryo Baruno menyatakan logistik Pilkada kota Surakarta siap 100 persen. TEMPO/Bram Selo Agung
Kadin Solo Pastikan Netral dalam Pilwakot 2024, Gelar Dialog Bahas Tantangan Kota

Kadin Solo memastikan bersikap netral dan tidak berpolitik dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2024.


Kasus Pencabulan Anak di Singkawang, Kuasa Hukum Herman Mengaku Belum Terima Surat Pemecatan dari DPP PKS

1 hari lalu

Polres Kota Singkawang menetapkan H.Herman (59 tahun) sebagai tersangka kekerasan seksual.
Kasus Pencabulan Anak di Singkawang, Kuasa Hukum Herman Mengaku Belum Terima Surat Pemecatan dari DPP PKS

Politikus PKS yang juga anggota DPRD H. Herman menjadi tersangka pencabulan anak di Singkawang. DPP telah menyampaikan surat pemecatan.