Menurut Hadi, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan karena kepala daerah memiliki wewenang membuat kebijakan dalam mendukung jalannya pilkada. Salah satu dukungan yang bisa diberikan kepala daerah adalah pengalokasian anggaran untuk memfasilitasi jalannya pilkada.
Hadi mengatakan anggaran tersebut bisa dialokasikan dari pusat ke daerah jika terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, setiap pemda juga bisa memberikan fasilitas operasional untuk penyelenggara pemilu, seperti kantor dan lokasi pencoblosan.
Dia mengatakan pemda juga bertanggung jawab menciptakan situasi aman selama pilkada dengan cara menggandeng TNI dan Polri di setiap wilayah. Dari semua dukungan yang bisa diberikan pemerintah daerah, Menkopolhukam tetap menekankan pentingnya sikap netralitas pemda dan seluruh aparat di wilayah dalam mendukung jalannya pilkada.
Pilihan editor: Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari