KPU RI Klaim Empat Kali Debat Capres-Cawapres di Televisi Ditonton Sekitar 394 Juta Warga

Reporter

image-gnews
Sejumlah Pedagang, tukang ojek dan warga menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di kawasan Pasar Kebayoran, Jakarta, Kamis,17 Januari 2019. Meskipun menonton debat Pilpres 2019 menggunakan televisi berlayar kecil, warga tersebut tetap antusias mendengarkan penjelasan pasangan capres-cawapres dalam memaparkan visi-misi dan argumentasi tentang hukum, HAM, korupsi dan terosrisme. ANTARA
Sejumlah Pedagang, tukang ojek dan warga menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di kawasan Pasar Kebayoran, Jakarta, Kamis,17 Januari 2019. Meskipun menonton debat Pilpres 2019 menggunakan televisi berlayar kecil, warga tersebut tetap antusias mendengarkan penjelasan pasangan capres-cawapres dalam memaparkan visi-misi dan argumentasi tentang hukum, HAM, korupsi dan terosrisme. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia August Mellaz mengatakan sebanyak 394 juta penonton menyaksikan debat capres, mulai dari debat pertama yang mempertemukan antar-capres hingga debat keempat yang melibatkan antar-cawapres.

"Berdasarkan data yang kami miliki sampai empat kali debat, itu kalau kita lihat dari sisi sembilan televisi, yang kami punya data itu tercatat sekitar 394 juta total jangkauan penonton yang tidak terduplikasi," kata August di Gedung KPU RI, Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat, 2 Februari 2024.

Sehingga, menurut dia, secara rata-rata debat Pemilu 2024 dapat menjangkau sampai 94 juta lebih penonton. "Kalau kemudian kita bagi empat saja, kan ini baru empat kali debat ya. Tentu nanti kita nunggu data yang terakhir. Itu rata-rata setiap kali pelaksanaan debat itu bisa menjangkau sampai 94 juta lebih penonton," ujarnya.

Menurut August Mellaz angka jumlah penonton tersebut dapat tercapai karena beragam kemasan program di stasiun televisi dari pra-debat, debat, hingga pasca-debat.

"Dan kemudian pasca, termasuk bagian yang pra-debat, kemudian pada saat debat, kan itu macam-macam dialog di berbagai stasiun televisi. Itu juga membicarakan hal-hal yang sifatnya kualitatif, termasuk yang kuantitatif. Misalnya diksi-diksi yang sering muncul," katanya.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi masyarakat Indonesia yang secara aktif melihat debat Pemilu 2024 yang telah berlangsung empat kali. Ia berharap tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

August Mellaz juga mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan debat capres/cawapres merupakan hal yang menarik. "Antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat menjadi hal yang sangat menarik," kata Mellaz.

Pada debat capres kelima ini KPU mendiskusikan posisi tiap calon wakil presiden. "Kalau soal posisi cawapres pada saat segmen terakhir, nanti kami akan diskusikan sama teman-teman tim sukses pasangan calon," kata August.

Ia mengakui bahwa posisi cawapres dalam debat terakhir memang belum dibicarakan. Walaupun demikian, kata dia, posisi cawapres tidak akan mengurangi substansi debat terakhir.

"Secara prinsip, debat kelima ini kan diperuntukkan untuk capres. Nah, apakah nanti mendampingi atau tidak? Memang ini satu hal yang kami belum bicarakan, tetapi yang jelas debat ini untuk capres," kata dia.

Pilihan Editor: Saksikan Siaran Langsung Debat Capres 2024 Terakhir di TEMPO Besok

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

4 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

8 jam lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

12 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.


Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024


Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

1 hari lalu

Seorang pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) memasukkan surat suara ke kotak saat simulasi Pemilu 2024 di Pondok Rehabilitasi Sosial Zamrud Biru, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Februari 2024. Simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada pasien ODGJ yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan berdasarkan data KPU Kota Bekasi terdapat 1.095 ODGJ yang memilki hak suara pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?


Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

1 hari lalu

Petugas KPPS menunjukkan surat suara saat menghitung jumlah suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 28 Cilandak Barat, 15 Februari 2017. ANTARA
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

1 hari lalu

Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.