Ganjar Pranowo Akan Bentuk Satu Kanal Pengaduan Masyarakat Jika Terpilih, Putus Birokrasi yang Panjang

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Calon Presiden Ganjar Pranowo menyapa para pendukungnya yang terdiri dari buruh dan pelaku UMKM di Bekasi, Jawa Barat, Kamis 14 Desember 2023. Ganjar Pranowo melakukan dialog dengan buruh dan pelaku UMKM guna meningkatkan pelatihan bagi pelaku UMKM baik dari sisi produksi maupun pemasaran. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Calon Presiden Ganjar Pranowo menyapa para pendukungnya yang terdiri dari buruh dan pelaku UMKM di Bekasi, Jawa Barat, Kamis 14 Desember 2023. Ganjar Pranowo melakukan dialog dengan buruh dan pelaku UMKM guna meningkatkan pelatihan bagi pelaku UMKM baik dari sisi produksi maupun pemasaran. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Ganjar Pranowo berjanji untuk membentuk satu kanal pengaduan masyarakat untuk merespon segala persoalan dan memutus rantai birokrasi. Hal itu diungkapkan Ganjar saat bertemu dengan petani dan nelayan dalam agenda tour kampanyenya di Babelan, Bekasi, pada Kamis, 14 Desember 2023.

Ganjar mengatakan, laporan yang akan disusun dalam satu kanal akan mempermudah para pemimpin yang berwenang untuk merespon keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Sebab, data tersebut langsung bisa dibaca.

“Nanti kalau curhat (mengeluhkan) itu langsung masuk data, laporannya lebih gampang, biar segera diberikan kepada yang berwenang. Satu kanal pengaduan ini sekaligus memutus rantai birokrasi yang panjang,” kata Ganjar.

Capres yang berpasangan dengan Mahfud Md itu juga mengatakan, kanal pengaduan masyarakat itu dapat dipergunakan juga untuk melihat kondisi masyarakat.

"Ke depan pemerintah sudah memerlukan satu kanal pengaduan masyarakat untuk merespon segala persoalan yang dirasakan masyarakat. Dengan satu kanal aduan memudahkan pemerintah mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan," kata Ganjar Pranowo.

Kanal aduan agar pemerintah bisa cepat membuat kebijakan

Dengan kanal itu, lanjut dia, beragam persoalan seperti masalah kelangkaan pupuk, kebutuhan nelayan, sampah, lingkungan, bahan bakar minyak (BBM), petani, obat-obatan dan lainnya bisa diserap yang kemudian nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk program dari masing-masing instansi berwenang. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Contoh persoalan lainnya, semisal pendataan warga miskin. Apalagi jika keluarga miskin tersebut ada anak-anak usia sekolah. Nantinya pemerintah akan memberikan beasiswa sampai kuliah, ke perguruan tinggi," kata Ganjar.

Ganjar juga menceritakan kebijakannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saat itu, menurut dia,  Pemerintah Provinsi Jateng memberikan beasiswa secara penuh kepada sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Anak-anak disekolahkan disana, kemudian diinapkan. Mulai dari seragam dan makan ditanggung Pemprov Jateng selama tiga tahun. Inilah pekerjaan rumah kami. Inilah yang akan kita serap untuk jadi program,” kata Ganjar. 

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diusung oleh koalisi yang terdiri dari PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo. Mereka merupakan pasangan nomor urut 3 dalam Pilpres 2024.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

3 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

5 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Disebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai

5 jam lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Disebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai

Politikus PPP Achmad Baidowi mengapresiasi pendapat yang menyebut dirinya layak maju di Pilkada Jawa Timur menjadi pesaing Khofifah.


Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

5 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.


Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

5 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.


Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

6 jam lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.


Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

6 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.


Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

7 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024


Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo pada Senin, 22 April 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Foto Sekretariat Presiden
Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.