Alasan PKS Sebut Pilpres 2024 Dalam Bahaya Jika Hanya Ada 2 Paslon

image-gnews
Tiga bakal calon presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masing-masing menlaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN tahun 2022. Berikut laporan harta kekayaan mereka. TEMPO
Tiga bakal calon presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masing-masing menlaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN tahun 2022. Berikut laporan harta kekayaan mereka. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan wacana Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau Paslon kembali merebak.

Kabar tersebut digaungkan oleh politikus PDIP Aria Bima. Pihaknya berharap para ketua umum partai mufakat terkait hal ini. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS justru beranggapan wacana ini berbahaya.

Pernyataan itu PKS sampaikan dalam Forum Diskusi Pemilu yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Rabu, 13 September 2023. Kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menitipkan pesan agar Pilpres 2024 jangan hanya dua Paslon. Pihaknya mewanti-wanti hal ini.

“Pak Mahfud, saya titip benar. Jangan ada dua paslon, bahaya,” kata Aboe Bakar dalam diskusi yang ditaja Kemenko Polhukam itu.

Lantas apa alasan PKS menyebut kontestasi Pilpres 2024 berbahaya jika hanya diikuti dua Paslon?

Aboe Bakar berpendapat Pilpres dua Paslon berbahaya lantaran dapat menimbulkan polarisasi. Dia mencontohkan, hal ini terjadi pada Pilpres 2019. Untuk diketahui, Pemilu 2019 adalah kali pertama Pilpres dengan hanya dua Paslon. Menurutnya, Pilpres head to head pada musim lalu sebaiknya jadi pembelajaran. Dengan demikian, kata dia, Pilpres 2024 jangan sampai mengulang sejarah.

“Supaya tidak terjadi polarisasi yang tajam dan keras, dan panas. Kita telah belajar dari Pemilu 2019, dan menurut saya tidak boleh terulang kembali di 2024,” kata Aboe Bakar.

Menukil studi Introduction: The 2018 and 2019 Indonesian Elections–Identity Politics and Regional Perspectives dalam jurnal The 2018 and 2019 Indonesian Elections, Pemilu 2019 merupakan potret kemunduran demokrasi Indonesia. Politik identitas dijadikan strategi yang masif oleh kontestan politik merebut suara pemilih. Kondisi ini menciptakan polarisasi politik yang tajam. Efeknya bahkan masih berdampak hingga sekarang.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih ingat istilah “cebong” dan “kampret”? Istilah cebong ditujukan kepada pendukung capres Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan julukan kampret merujuk kepada pendukung Prabowo Subianto. Penamaan untuk dua kelompok ini merupakan bukti nyata polarisasi politik Pilpres 2019. Beberapa tahun paska-Pilpres, julukan ini masih muncul saat terjadi peristiwa politik yang sentimental.

Pilpres 2024 dua Paslon: Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto diharap berkolaborasi

Sebelumnya, Politikus PDIP Aria Bima berharap para ketua umum partai politik duduk bersama membahas Pilpres 2024. Pihaknya menilai, apabila terjadi mufakat maka bisa saja Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja. Wacana ini, kata dia, untuk membuat Pilpres menjadi lebih efektif. Dengan hanya dua Paslon, pemilihan putaran kedua dapat dihindari.

“Daripada nanti bertemu di simpang jalan, pada saat misalnya putaran kedua,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.

Menurut Arie, sesuai pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dansa politik menuju Pilpres sangat dinamis. Kolaborasi politik antar partai masih mungkin terjadi sebelum nama kandidat resmi didaftarkan sebagai capres-cawapres.

Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan duet Anies-Cak Imin, tak menutup kemungkinan juga akan terjadi duet Ganjar-Prabowo. Jika kenyataan, Pilpres 2024 besar kemungkinan hanya diikuti dua Paslon. “Sangat mungkin Pak Prabowo juga bisa kita minta untuk jadi wakilnya pak Ganjar,” kata dia.

CNN INDONESIA | ANTARA
Pilihan editor: Erick Thohir Ungkap Kriteria dalam Berpasangan di Pilpres 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD Jakarta Sebut Sekolah Swasta Bakal Gratis, Dibiayai APBD

2 hari lalu

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin (tengah) bersama para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (dari kiri ke kanan) Wibi Andrino, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco memimpin Rapat Paripurna yang beragendakan penetapan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ketua DPRD Jakarta Sebut Sekolah Swasta Bakal Gratis, Dibiayai APBD

Ketua DPRD Jakarta Khoirudin memastikan sekolah swasta akan gratis. Dewan sudah melakukan kajian dengan Dinas Pendidikan DKI.


Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Sebut Takdir Sang Pencipta

2 hari lalu

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Artha Theresia saat memimpin proses pengambilan sumpah pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Sebut Takdir Sang Pencipta

Khoirudin mengatakan, penunjukan dirinya sebagai pimpinan DPRD Jakarta sudah ditakdirkan oleh sang pencipta.


Panas Dingin Hubungan Megawati dan Prabowo: Pernah Berpasangan di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis, Jokowi di Antara Mereka

2 hari lalu

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. TEMPO/Imam Sukamto
Panas Dingin Hubungan Megawati dan Prabowo: Pernah Berpasangan di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis, Jokowi di Antara Mereka

Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi peristiwa politik yang ditunggu belangan ini, Hubungan keduanya naik-turun selama ini.


5 Pimpinan DPRD Jakarta Dilantik, Khoirudin PKS Jadi Ketua

2 hari lalu

Khoirudin dari Fraksi PKS. Foto : PKS
5 Pimpinan DPRD Jakarta Dilantik, Khoirudin PKS Jadi Ketua

DPRD Jakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Jakarta periode 2024-2029. Khoirudin dari PKS pimpin DPRD Jakarta.


Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

2 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

Ribka Tjiptaning dan Desy Ratnasari sama-sama bertarung di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.


KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

2 hari lalu

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) bersama ketiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno membacakan deklarasi Kampanye Damai Pilkada di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Deklarasi tersebut sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye damai tanpa konflik pada Pilkada serentak 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

KPU DKI larang paslon gunakan istilah kurang familier dalam debat Pilkada. Ingat Gibran saat debat capres-cawapres kerap gunakan istilah asing?


Kasus Pencabulan Anak di Singkawang, Kuasa Hukum Herman Mengaku Belum Terima Surat Pemecatan dari DPP PKS

3 hari lalu

Polres Kota Singkawang menetapkan H.Herman (59 tahun) sebagai tersangka kekerasan seksual.
Kasus Pencabulan Anak di Singkawang, Kuasa Hukum Herman Mengaku Belum Terima Surat Pemecatan dari DPP PKS

Politikus PKS yang juga anggota DPRD H. Herman menjadi tersangka pencabulan anak di Singkawang. DPP telah menyampaikan surat pemecatan.


Elektabilitas Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Tembus 70 Persen, Ahmad Syaikhu Yakin Menang

3 hari lalu

Calon Gubernur Ahmad Syaikhu berpidato di depan perwakilan Poros Buruh Jawa Barat dalam lawatan kampanyenya di Bandung, 1 Oktober 2024. Sekitar 15 perwakilan serikat pekerja hadir untuk memberi dukungan sekaligus meminta komitmen pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Syaikhu Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem untuk mengentaskan permasalahan buruh diantaranya upah murah, keselamatan kerja, dan sistem perekrutan pegawai. TEMPO/Prima Mulia
Elektabilitas Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Tembus 70 Persen, Ahmad Syaikhu Yakin Menang

Ahmad Syaikhu mengatakan masih ada waktu dua bulan untuk mengejar Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.


KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

3 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

KPK berharap para anggota DPR baru bisa prioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset. Begini penjelasan tentang RUU Perampasan Aset.


PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

3 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

Puan Maharani memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sesuai dengan mekanisme.