Alasan Polri Batasi Usia Personel Pengamanan Pemilu 2024 di Bawah 50 Tahun

image-gnews
Personel TNI dan Polri mengawal seorang wanita yang menunggang kuda untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri Dusun Bandealit, Jember, Jawa Timur, Senin, 15 April 2019. Pengiriman logistik di Desa Andongrejo, Tempurejo, Jember harus menggunakan kuda karena akses jalan yang sulit menuju lokasi TPS. ANTARA
Personel TNI dan Polri mengawal seorang wanita yang menunggang kuda untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri Dusun Bandealit, Jember, Jawa Timur, Senin, 15 April 2019. Pengiriman logistik di Desa Andongrejo, Tempurejo, Jember harus menggunakan kuda karena akses jalan yang sulit menuju lokasi TPS. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan akan membatasi usia personel untuk pengamanan Pemilu 2024 di bawah 50 tahun.

“Dan usianya tidak boleh di atas 50 tahun karena potensi 50 tahun itu kecenderungan kondisi seseorang itu semakin menurun,” kata Dedi Prasetyo saat memberikan sambutan Hari Jadi Polwan ke-75 di The Tribrata Convention Hall, Jakarta Selatan, Selasa kemarin, 29 Agustus 2023.

Dalam pernyataan terpisah usai sambutan, Dedi mengatakan jajarannya bersama Pudokkes Polri telah menganalisis dan mengevaluasi fenomena 30 anggota Polri yang meninggal dalam pengamanan Pemilu 2019 di segala pangkat.

“Memang sebagian besar yang meninggal saya melihat komposisi kepangkatannya bintang 2 sampai tamtama, kemudian bintara ada berapa orang dan sebagian besar yang meninggal dunia di tahun 2019 usianya di atas 50 ke atas,” ujar Dedi.

Berdasarkan fenomena ini, kata Dedi, Pusdokkes akan menganalisis apakah ini disebabkan faktor kelelahan. Selanjutnya, analisis ini akan ditindaklanjuti dalam kebijakan tahun depan agar anggota Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan Pemilu harus memiliki catatan kesehatan yang baik.

Dalam sambutan sebelumnya, jenderal polisi bintang dua ini mengungkapkan banyak anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang masih merasa sehat dan kuat, tapi masih tidak peduli terhadap kesehatannya.

Misalnya, Dedi melanjutkan, mereka masih malas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara, katanya, mereka harus melaksanakan tugas durasi panjang dan tekanan tinggi.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dedi menyoroti hal ini ketika personel Polri dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2019. Ia mengatakan setidaknya ada 30 anggota Polri yang meninggal pada Pemilu periode lalu.

Dedi juga memuji etos kerja Bhabinkamtibmas dalam Pemilu. Mereka, kata Dedi, mengambil logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari kecamatan dan kecamatan sampai ke pelosok.

“Oleh karena itu kebijakan saya tahun ini enggak boleh lagi pengamanan Pemilu usianya 50 tahun ke atas, enggak usah. Kamu tuh tinggalnya di Mako ajalah, kamu monitor bagaimana perkembangan situasi,” kata Dedi.

Pada 2024, Dedi mengatakan Polri akan merekrut sebanyak 24 ribu personel Polri, di antaranya akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2024.

Pilihan Editor: Polri akan Batasi Usia Personel Pengamanan Pemilu 2024 di Bawah 50 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

2 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

2 jam lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

13 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional

17 jam lalu

Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional

Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerjasama pengamanan objek vital nasional.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

18 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

22 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Polri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka

23 jam lalu

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus Judi Online di wilayah Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Polri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka

Polri juga mengajukan permintaan pemblokiran 2.862 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).


Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

1 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.


Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

1 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan pers saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW datang untuk memberikan surat permohonan informasi pengadaan alat sadap
Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

Pengamat kepolian mengatakan alat sadap tidak termasuk teknologi alutsista sehingga pengadaanya harus transparan dan terbuka ke publik.


Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali

1 hari lalu

Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan (kedua kanan) didampingi Direktur Komunikasi BMW Group Indonesia Jodie O'tania (ketiga kanan) serta Direktur Sales dan Pengembangan Jaringan BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan (keempat kanan) berfoto bersama Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Setya Utama (kanan), Kepala Bagian Kendaraan, Biro Umum, Sekretariat Kementrian Sekretariat Negara Benus Sunggino Drojo (keempat kiri), Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK) Hendry Arisandi (kiri), Kepala Biro Umum Sekretariat Kemensetneg Eka Denny Mansjur (ketiga kiri), serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiharto (kedua kiri) usai serah terima mobil listrik BMW i5 dan BMW i7 yang akan digunakan untuk mendukung World Water Forum (WWF) 2024 di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2024. BMW Group Indonesia menyerahkan 51 mobil listrik, di antaranya 36 unit BMW i5 dan 15 unit BMW i7 kepada Pemerintah Indonesia untuk kontribusi mereka sebagai 'sustainable mobility partner' dalam World Water Forum 2024 yang diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali

Polri menyatakan kendaraan listrik untuk pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 telah siap digunakan.