Kriteria 0 Cawapres Anies Baswedan, Begini Tanggapan Partai Anggota Koalisi Perubahan

image-gnews
Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat, untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam pada Sabtu, 22 Juli 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat, untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam pada Sabtu, 22 Juli 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kandidat presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali mengungkapkan kriteria cawapres pendamping dirinya di Pilpres 2024. Selain bisa membantu pemenangan, membuat koalisi kian solid, membantu proses pemerintahan, punya visi misi, serta chemistry, Anies menginginkan sosok cawapres kriteria 0.

Adapun kriteria 0 yang dimaksud eks Gubernur DKI Jakarta itu adalah sosok cawapres yang tidak bermasalah dan berani. Pasalnya, jika tidak punya kriteria 0, maka cawapres menurutnya rentan tersandung masalah. Menurut Anies, menemukan sosok cawapres dengan lima kriteria sebelumnya bisa dibilang mudah. Namun justru susah mencari sosok kriteria 0 tersebut.

“Siapa namanya? Ini dia, mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa selesai. Tapi sekarang lagi dibahas. Kalau 5 (kriteria) mudah, tapi kriteria 0 ini yang lagi dicari, yang tidak bermasalah,” kata Anies di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2023.

Ungkapan Anies Baswedan perihal syarat baru cawapresnya yakni kriteria 0 menuai sejumlah tanggapan dari anggota Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sosial atau PKS. Berikut ulasannya, dirangkum Tempo.co.

1. Tanggapi syarat cawapres Anies kriteria 0, demokrat sebut AHY sangat memadai

Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria 0 yang disebut Anies Baswedan. Kriteria 0, kata dia, berarti tak punya beban masa lalu, tak bermasalah, dan punya keberanian. Hal itu disebut Kamhar sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan cawapres saat ini.

“Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria ini,” kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat, 21 Juli 2023.

2. Tanggapan Partai NasDem: Kian hari kian tambah kriteria

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tidak bisa menyalahkan Partai Demokrat yang menilai AHY sesuai dengan kriteria 0 cawapres Anies Baswedan. Pihaknya menyatakan dirinya justru heran dengan kriteria Anies yang kian hari kian bertambah. Menurut dia, kriteria baru ini seakan menunjukkan bahwa Anies tengah berupaya mencocok-cocokkan cawapres yang diinginkan.

Oleh sebab itu, menurut Ali, kriteria cawapres mestinya sudah disepakati sedari awal, alih-alih ditambah tiap saat. Apalagi Anies sedianya sudah diberikan mandat oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam memilih cawapresnya sendiri. Sehingga, kata dia, jika Anies sudah punya satu nama cawapres di kantong, akan lebih baik jika segera diumumkan.

“Jadi (kriteria baru) kesannya cocok-cocokkan untuk orang tertentu atau mencoba menghalangi yang lain,” kata Ali saat dihubungi, Jumat, 21 Juli 2023.

3. Selain AHY, PKS sebut Ahmad Heryawan juga cocok

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera satu suara dengan Anies ihwal kriteria 0 untuk Cawapres. Mardani menjelaskan, koalisinya memang menginginkan pasangan calon yang bisa menegakkan keadilan dan membawa Indonesia maju. Oleh sebab itu, capres dan cawapres hendaknya tidak punya beban masa lalu. Selain AHY, pihaknya menilai sosok Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan alias Aher juga memenuhi syarat tersebut.

“Mas AHY dan Kang Aher masuk syarat,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat, 21 Juli 2023.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Temui Susi Pudjiastuti di Pangandaran

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

4 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

9 jam lalu

Anies Baswedan saat menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh usai melaksanakan shalat Jumat, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/Rahmat Fajri
Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

11 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

12 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?


Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

14 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.


KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

22 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.


Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

1 hari lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

Anies mengaku banyak mendapat aspirasi dari warga untuk mendorong kembali dirinya mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024.


Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

1 hari lalu

Anies Baswedan meladeni warga yang mau berfoto bersama saat acara ulang tahun Anies yang ke-55 di Pendopo Anies Baswedan, Jakata Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.