Sengketa Pileg, Saksi PKB Sebut Puluhan TPS di Palu Bermasalah

Reporter

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan Enny Nurbaningsih (kiri) saat memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan sengketa Pileg 2019 yang beragendakan pemeriksaan persidangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi yang dihadirkan PKB dalam sidang pemeriksaan sengketa Pileg (pemilihan legislatif) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, menyebut terdapat permasalahan penghitungan suara ada di 30 TPS di Kota Palu, serta 9 TPS di Kabupaten Donggala. Saksi bernama Rusdi Tentri itu dalam tahapan pemilu merupakan saksi PKB untuk rekapitulasi tingkat provinsi.

Rusdi mengaku mengetahui hal itu setelah dilakukan pengecekan di tingkat bawah oleh tim saksi. "Atas hal ini, saya melakukan protes ke KPU provinsi. Namun, mereka menjawab itu tidak bisa diproses karena sudah melewati proses berjenjang di tingkat bawah," ujar Rusdi.

Saat menyandingkan data formulir C1 dengan data partai lain pun, menurut dia, tampak hasilnya berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulteng. Rusdi mengatakan permasalahan itu menyebabkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang merugikan PKB.

Saksi pemohon lainnya, Fahrudin Marzuki menuturkan terjadi pengurangan suara PKB di Kabupaten Donggala, yakni sesuai formulir C1 mendapat 12.218 suara, tetapi KPU menganggap 12.202 suara.

Menanggapi keterangan saksi dari PKB, anggota KPU Palu Nurbia yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan tidak terdapat masalah dalam perolehan suara sebab di tingkat kecamatan sudah selesai dan tidak ada keberatan dari saksi pemohon. "Semuanya sudah selesai dan tidak ada keberatan saksi," kata Nurbia. Selanjutnya, kata dia, di tingkat kota juga tidak terdapat keberatan dari saksi.

Sementara itu, anggota KPU Donggala Andi Kasmin sebagai saksi juga menolak hal yang disampaikan saksi pemohon. Andi mengatakan telah melakukan pencocokan formulir C1 plano, formulir C1 hologram serta formulir DAA1.  "Saksi PKB di tingkat Kabupaten Donggala juga tidak melakukan protes sama sekali. Juga tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait permasalahan ini," ucap dia.

ANTARA






Sengketa Pileg, Ketua KPPS Akui Hilangkan Suara Nasdem di Sumut

25 Juli 2019

Sengketa Pileg, Ketua KPPS Akui Hilangkan Suara Nasdem di Sumut

Di sidang sengketa Pileg, Saroha mengatakan keputusannya menyatakan 4 surat suara tak sah juga disepakati bersama sejumlah saksi di TPS itu.


PPK Divonis Tak Bersalah, Pelapor akan Ambil Langkah Hukum Lain

25 Juli 2019

PPK Divonis Tak Bersalah, Pelapor akan Ambil Langkah Hukum Lain

Perkara pemilu ini bermula dari laporan Caleg Demokrat dan Caleg Gerindra melaporkan dugaan penghilangan suara oleh PPK Koja dan Cilincing.


Bacakan Pledoi, PPK Cilincing Cerita Kehilangan Pekerjaan

23 Juli 2019

Bacakan Pledoi, PPK Cilincing Cerita Kehilangan Pekerjaan

Hari ini, anggota PPK Khoirul membacakan pembelaan atau pledoi atas kasus dugaan penghilangan jumlah suara di Kecamatan Cilincing.


5 PPK Cilincing Dituntut 1 Tahun Penjara karena Hilangkan Suara

22 Juli 2019

5 PPK Cilincing Dituntut 1 Tahun Penjara karena Hilangkan Suara

Jaksa Fedrik Adhar mengatakan kelima PPK sengaja mengubah jumlah suara pemilihan legislatif (pileg) 2019.


Hilangkan Suara Pileg, Lima PPK Koja Dituntut 1 Tahun Penjara

19 Juli 2019

Hilangkan Suara Pileg, Lima PPK Koja Dituntut 1 Tahun Penjara

Lima terdakwa dari PPK Koja dan lima dari PPK Cilincing didakwa melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yakni Pasal 532 dan 505.


Sengketa Pileg, Ini Tanggapan KPU Soal Caleg Foto Editan

18 Juli 2019

Sengketa Pileg, Ini Tanggapan KPU Soal Caleg Foto Editan

Menurut hasil penelusuran KPU, Farouk Muhammad tidak pernah melaporkan pelanggaran administrasi dan proses pemilu kepada Bawaslu.


Hari ini, MK Mendengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

18 Juli 2019

Hari ini, MK Mendengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 44 perkara,


Kasus 10 PPK Hilangkan Suara Pileg, JPU Ajukan 14 Saksi Hari Ini

18 Juli 2019

Kasus 10 PPK Hilangkan Suara Pileg, JPU Ajukan 14 Saksi Hari Ini

Dalam dakwaan kemarin, jaksa Fedrik Adhar menyatakan 10 anggota PPK tersebut melanggar dua pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara PHPU

16 Juli 2019

Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara PHPU

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)


Sengketa Pileg, KPU Siapkan Bukti di Lebih 100 Kotak Kontainer

16 Juli 2019

Sengketa Pileg, KPU Siapkan Bukti di Lebih 100 Kotak Kontainer

KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan KPU telah menyiapkan lebih dari 100 kotak kontainer berisi dokumen