Hanura Gagal ke Senayan, Wiranto: Jangan Salahkan Saya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, usai mengunjungi Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, usai mengunjungi Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menegaskan gagalnya partai yang dibangunnya itu menembus parlemen untuk periode 2019-2024, bukan kesalahan siapa pun. Ia meminta agar pengurus partai tak saling menyalahkan.

Baca juga: Hanura Terancam Gagal ke DPR, Wiranto: Ada Perjuangan yang Salah

"Dua kali partai Hanura lolos pemilu, ya syukuri. Kalau sekarang tidak lolos kita introspeksi, tidak perlu salah menyalahkan apalagi menyalahkan saya," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019.

Dari hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, menyatakan Partai Hanura mendapat suara kurang dari 4 persen dalam Pemilu 2019. Berdasarkan laporan lembaga Indikator Politik Indonesia, Hanura hanya meraih 1,74 persen. Sedangkan menurut Indo Barometer, Hanura mendapat 1,64 persen.

Raihan ini jauh di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Hal ini membuat tren Hanura yang selalu lolos dalam Pemilu 2009 dan 2014, terputus.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Wiranto mengatakan Hanura harus meninjau ulang langkah-langkah pemenangan pemilu, yang sebelumnya mereka lakukan. "Perlu satu introspeksi dengan cara evaluasi, tentang bagaimana langkah-langkah untuk memenangkan pemilu," kata Wiranto.

Wiranto menjadi Ketua Umum Partai Hanura sejak pertama kali didirikan pada 2006, hingga 2016 lalu. Ia kemudian menyerahkan kursi Ketua pada Oesman Sapta Odang. Wiranto saat itu telah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, di era Pemerintahan Joko Widodo.

Baca juga: Moeldoko Mundur dari Hanura, Wiranto: Enggak Perlu Diributkan

Hal ini, menurut Wiranto, sedikit banyak mempengaruhi perhatian dia pada partai yang ia dirikan. "Saya konsen ke Menkopolhukam, tidak mengurus partai," kata dia.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Mendagri Tito Soal Hanura Beri Rekomendasi Wamendagri John Wempi Wetipo di Pilkada

6 hari lalu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu (26/10/2022).
Respons Mendagri Tito Soal Hanura Beri Rekomendasi Wamendagri John Wempi Wetipo di Pilkada

Mendagri mengingatkan semua ASN harus mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon untuk Pilkada 2024.


Soal Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo, Hanura Akan Ikuti PDIP

33 hari lalu

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Pedang (OSO) bersama Wakil Ketua Umum Hanura Benny Ramdhani saat tiba di Markas Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2023. Ketua umum partai pendukung Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi membahas pemantapan Tim Pemenangan Nasional (TPN), membahas soal kemungkinan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP, serta memperbarui dinamika politik terkini.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo, Hanura Akan Ikuti PDIP

Oesman Sapta Odang memastikan Partai Hanura akan mengikuti PDIP soal sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran


Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

34 hari lalu

Presiden BJ Habibie saat sidang umum Tahun 1999 di Gedng MPR/DPR. BJ Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Dok.TEMPO/ROBIN ONG
Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

BJ Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun 1998-1999. Meski singkat, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.


Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

35 hari lalu

Jenderal TNI (Purn) Wiranto (kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menjadi koalisi Prabowo. Pada 1998, keduanya berperan dalam pemecatan Prabowo.


Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

36 hari lalu

Prabowo Subianto. FOTO/Instagram/prabowo
Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.


Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

37 hari lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?


Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

37 hari lalu

Mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. TEMPO/Rully Kesuma
Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

Pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, membuat tuntutan agar Soeharto mundur. Peristiwa ini menjadi awal era reformasi.


Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

42 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

Pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, menjadi tanda mulainya era reformasi.


26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

42 hari lalu

Sejumah Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai untuk memperingati 14 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (12/5). ANTARA/Reno Esnir
26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi


KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

50 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.