TEMPO.CO, Surabaya - Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Muhammad Salman mengatakan pihaknya telah mengawasi ketat transaksi keuangan selama tahun politik 2018-2019. Fokus pengawasan, ujar dia, antara lain pada ada tidaknya transaksi mencurigakan terkait dengan proses pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
“Sejak awal 2018 sudah kami awasi,” kata Salman di sela kegiatan Pelatihan Petugas Survei Daerah, Persepsi Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Grand Hotel, Surabaya, Senin, 23 Juli 2018.
Baca: LIPI Prediksi Partai Lolos Parlemen di Pemilu 2019 Tak Sampai 10
Menurut Salman menjelang dan saat pilkada serentak 2018 Juni lalu, PPATK mendeteksi adanya peningkatan transaksi keuangan. Namun ia belum dapat memastikan apakah peningkatan transaksi itu berhubungan dengan pencucian uang untuk ongkos politik atau bukan. “Memang menjelang pilkada ada tren transkasi meningkat. Tapi masih kami analisis apakah terkait pidana atau bukan,” kata Salman.
Salman berujar terhadap penemuan transaksi mencurigakan ini langkah PPATK ada dua. Jika transaksinya rumit, PPATK akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berhubungan. Sedangkan bila transaksinya simpel, PPATK hanya cukup menganalisis. “Jika hasil analisis ditemukan indikasi ada pelanggaran pidana, kami serahkan pada penyidik,” ujarnya.
Menjelang pemilu 2019, ujar Salman, pengawasan PPATK makin diperketat. Ia mengaku PPATK mendeteksi sejumlah aliran uang yang diindikasikan tidak wajar. Namun, kata dia, aliran uang itu masih didalami.
Lihat: KPU Minta Tambahan Anggaran IT untuk Pemilu 2019
“Masih kami analisis, apakah itu kategori pencucian uang atau bukan. Kalau ada tindak pidananya kami serahkan pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ucap dia.
Adapun tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Salman mengatakan PPATK tidak mendeteksi aliran dana dalam jumlah besar. Ia menduga, teroris tidak mendapat pasokan dana dari pihak tertentu karena bisa membuat bom dengan bahan-bahan murahan. “Tapi tetap saja kami awasi, kami koordinasi dengan Densus 88,” katanya.
