Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Polri

Editor

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil saat memberikan keterangan pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil saat memberikan keterangan pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis

2 Juni 2024 00:00 WIB

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis

2 Juni 2024 00:00 WIB

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis

2 Juni 2024 00:00 WIB

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis

2 Juni 2024 00:00 WIB

Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis

2 Juni 2024 00:00 WIB

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil saat memberikan keterangan pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil saat memberikan keterangan pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga “Superbody” dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis

2 Juni 2024 00:00 WIB



RUU PolriKoalisi Masyarakat Sipil

Foto Terkait

Foto Lainnya