Di Bojonegoro, Pemilih Tunggu Duit Sebaran Caleg

Reporter

Selasa, 8 April 2014 20:00 WIB

Warga kampung Tanjungsari, Pedurungan, Semarang memasang spanduk bertuliskan sindiran untuk partai politik yang melakukan serangan fajar jelang Pemilu (7/4). Warga menolak berbagai bentuk pemberian jelang Pemilu. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Bojonegoro - Hujan sejak sore tak menyurutkan niat sejumlah warga Kota Bojonegoro menunggu kedatangan calon legislator yang hendak bagi-bagi duit, Selasa, 8 April 2014. “Ya, enggak munafik. Mau (diberi duit),” ujar Kidi, 56 tahun, warga Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, kepada Tempo, Selasa, 8 April 2014.

Di utara Pasar Besar Kota Bojonegoro, sejumlah orang mengaku tengah menunggu duit sebaran para caleg. Sebagian besar orang yang duduk-duduk di Taman Bengawan Solo ini merupakan pekerja kasar. Di antaranya berprofesi sebagai tukang becak, tukang ojek, kuli pasar, pedagang burung, dan pedagang sayuran.

Dia menyebutkan acara bagi-bagi duit di lokasi itu sudah berlangsung sejak tiga hari lalu. Masyarakat yang tertarik hanya diminta mengumpulkan fotokopi kartu tanda penduduk, mencatatkan nama mereka, dan menandatangani buku absen. Tak ada syarat khusus. Semuanya hanya bermodal kepercayaan. “Lha, tetangga saya juga terima duit,” kata Kidi yang bekerja sebagai penjual nasi itu.

Herry, warga Jetak, Bojonegoro, menyebutkan, dari malam ini hingga besok pagi, masih ada kesempatan bagi warga setempat yang ingin mendapatkan duit dari caleg. “Duit menjelang pemilihan sudah lumrah,” kata tukang ojek ini.

Ia menceritakan, biasanya nilai duit yang dibagikan dari Rp 10 ribu, Rp 20 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. “Ada koordinator yang bertugas membagi-bagi uang,” katanya.




SUJATMIKO

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo


Berita terpopuler:
Anas 'Tabuh Genderang Perang' Lawan SBY
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya Dong

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

12 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

40 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

43 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

44 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

48 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

51 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

58 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

59 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

8 Maret 2024

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

5 Maret 2024

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya