Persoalan Etik Penyelenggara Pemilu Jadi Sorotan, DKPP Susun IKEPP
Reporter
Antara
Editor
Sapto Yunus
Kamis, 10 Oktober 2024 20:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Heddy Lugito, mengatakan lembaganya sedang menyusun Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik.
“Saat ini, DKPP sedang menyusun Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu dan akan launching pada 24 Oktober 2024," kata Heddy dikonfirmasi dari Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024.
Dia menuturkan DKPP telah merancang IKEPP sejak 2020. IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Tujuan dari diadakannya IKEPP adalah untuk mendeteksi kerentanan pelanggaran KEPP yang dilakukan penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
“Persoalan etik saat ini menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya di dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tetapi juga etik bernegara dan berbangsa yang menjadi persoalan publik,” ucap Heddy.
Heddy menyampaikan pernyataan tersebut saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) di Kota Manado pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, Heddy mengatakan DKPP senantiasa terbuka terhadap sumbangsih saran dan pikiran dari semua kalangan, khususnya akademisi, guna semakin tegaknya Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Salah satu bentuk keterbukaan DKPP adalah penandatanganan MoU dengan sejumlah kampus, termasuk Universitas Sam Ratulangi. Bagi Heddy, Unsrat bukan sesuatu yang asing bagi DKPP karena Dekan Fisip Unsrat, Ferry Liando, telah menjadi salah satu tim ahli penyusun IKEPP.
“Perjanjian kerja sama dengan pihak Unsrat sebetulnya tinggal formalitas sebab sebelumnya DKPP sudah kerja sama dengan Unsrat karena sudah beberapa kali melibatkan akademisi Unsrat dalam kajian-kajian di DKPP,” ucapnya.
DKPP Antisipasi Meningkatnya Pengaduan di Pilkada 2024
Sebelumnya, Heddy mengatakan potensi peningkatan jumlah aduan selama tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 menjadi perhatian pihaknya.
“Pilkada tinggal dua bulan lagi. Perkiraan saya, dan berdasarkan pengalaman yang lalu, pengaduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih banyak dari pemilu karena kedekatan antara penyelenggara dan peserta pemilu sangat dekat,” kata Heddy saat dikonfirmasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 27 September 2024.
