TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demo tolak hasil kecurangan pemilu digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang total diselenggarakan dalam 3 hari, tanggal 18 hingga 20 Februari 2024.

Massa aksi ini dipimpin oleh 3 tokoh penting diantaranya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.

Lebih lanjut, demo yang membawa isu menolak hasil Pemilu dan pemakzulan Jokowi ini diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, jaringan serikat buruh, Organisasi Poros buruh naisonal, dan masyarakat miskin kota. Gerakan ini disebarluaskan lewat selebaran di media sosial. Masa aksi diperkirakan berjumlah ratusan orang dan mereka datang menggunakan baju hitam putih.

Kedua aksi yang dilakukan di depan gedung DPR maupun di gedung KPU sama-sama menuntut soal hasil Pemilu 2024. Pada demo Rabu, 21 Februari 2024 Ketua Poros Buruh Jakarta Timur Endang Hidayat, saat ditemui di kawasan gedung Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan soal kecurangan pemilu yang terjadi.

"Banyak kecurangan dari sebelum pemilihan sampai penyelenggaraan, hingga sampai akhir pemilu terjadi banyak kecurangan secara terstruktur," kata Endang.

Sedangkan aksi di depan gedung DPR diramaikan dengan bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi.

"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.

Demo 3 hari yang telah dilaksanakan menunjukkan 3 Tuntutan yang dilayangkan, berikut isi rangkumannya:

1. Hak angket Pemilu, demo Selasa, 19 Maret 2024 di depan gedung DPR

Lewat presidium GKPR Didin S. Damanhuri melalui orasinya diatas mobil komando menyampaikan untuk mendesak DPR menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tak hanya itu, menurutnya pengawalan hak angket ini juga harus dilakukan oleh rakyat. Dalam proses pemilu kali ini diwarnai oleh rentetan kejanggalan selama prosesnya dan itu harus segera dituntaskan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.

"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.

2. Tolak hasil Pemilu curang

Aksi pasca pemilu di depan Kantor KPU RI juga dilakukan Organisasi Poros Buruh Nasional pada Rabu, 21 Februari 2024. Mereka menentang Pemilu 2024 yang disebut terjadi banyak dugaan kecurangan. Kecurangan yang dilakukan bahkan terjadi sebelum dan sesudah pemilu.

“Banyak kecurangan dari sebelum pemilihan sampai penyelenggaraan, hingga sampai akhir pemilu terjadi banyak kecurangan secara terstruktur,” kata Ketua Poros Buruh Jakarta Timur Endang Hidayat

Selain itu pakar hukum tata negara Refly Harun juga turut berorasi menolak kecurangan pemilu. Mengatakan bahwa ambisi Jokowi untuk menjadi penguasa dilakukan dengan mengutak-atik konstitusi. Selain itu, KPU juga mengumumkan hasil pemilu yang tidak adil.

“Ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, dititipkan putranya yang masih bau kencur. Putranya yang tidak layak menjadi pemimpin kita,” kata Refly saat orasi.

3. Pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung KPU, Senin, 18 Maret 2024

Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal (Purn) Soenarko memimpin aksi demo pada Senin, 18 Maret lalu di depan gedung KPU dan memberikan orasi tuntutan untuk menolak hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU. Selain itu, masa aksi juga memberikan tuntutan lain dengan membawa spanduk bertuliskan “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,”.

Berdasarkan tuntutannya masa aksi ingin segera memecat atau memakzulkan Presiden Jokowi karena orang nomer satu RI ini dianggap telah melakukan pelemahan demokrasi dan melanggengkan nepotisme dengan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk lolos sebagai calon wakil presiden.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | YOHANES MAHARSO| DEVY ERNIS| ANDI ADAM
Pilihan editor: Profil Din Syamsuddin, Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024