TEMPO.CO, Jakarta - Warganet Indonesia tengah dihebohkan dengan polemik film dokumenter Dirty Vote karya sutradara Dandhy Laksono. Film ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Dalam film yang ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024 ini, ketiga pakar hukum tersebut menjelaskan sejumlah data dan menguraikan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada Pemilu 2024.

Di film dokumenter yang hari ini ditontotn lebih dari 13,5 juta pasang mata itu, mereka juga menjelaskan potensi-potensi kecurangan pada pesta demokrasi kali ini.

Terdapat sejumlah poin yang dibahas dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut. Mulai dari kecurangan melalui penunjukan 20 penjabat (PJ) gubernur dan kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat capres-cawapres tertentu, penyaluran bantuan sosial atau Bansos yang berlebihan, hingga kejanggalan dalam proses dan hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi calon wakil presiden.

Berikut 3 dugaan kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama masa kampanye menurut film Dirty Vote.

1. Gabungan suara Jokowi dan Prabowo di pulau Sumatera menunjukkan gejala politik transaksional antara elit politik. Kedekatan Jokowi dan Prabowo memengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres yang cenderung meningkat.

2. Penunjukan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada pertahanan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan beberapa nama Penjabat atau Pj Gubernur berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Nama Pj Gubernur tersebut akan menggantikan sementara tugas-tugas gubernur yang akan habis masa jabatannya.

3. Peningkatan tajam bansos menjelang Pemilu dibanding masa pandemi mengindikasikan pengaruh politik uang dan pembelian suara.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa kecurangan tersebut dapat dianalisis dalam fenomena politik gentong babi. Bivitri juga menyatakan bahwa peran Jokowi sentral dalam kontestasi Pemilu 2024. Bivitri menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Para budak lantas memperebutkan babi di gentong tersebut.

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.

"Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.

Dalam pemaparannya di film Dirty Vote, Bivitri menyoroti gelontoran anggaran bansos menjelang Pemilu 2024 menurutnya berlebihan. Sebab, untuk bulan Januari saja pemerintah sudah menghabiskan Rp 78,06 triliun jumlah. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Keaktifan Jokowi membagi-bagikan bansos mendekati hari H pemungutan suara dikritisi oleh sejumlah kalangan karena menyimpan motif politik di balik kegiatan mulia itu. Motif politik itu tak lain adalah untuk membantu meningkatkan citra pasangan 02 Prabowo-Gibran agar menang satu putaran pemilihan presiden. Hal ini menjadi sorotan publik selama menjelang Pemilu 2024

Namun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berdalih bahwa pemberian bansos oleh presiden kepada masyarakat dalam menghadapi fenomena El Nino yang berdampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser. Menurut dia situasi itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok, terutama beras, sebab pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinkan.

MYESHA FATINA RACHMAN I KUKUH S. WIBOWO I MICHELLE GABRIELA MOMOLE I EIBEN HEIZAR
Pilihan editor: Film Dirty Vote Sedot Perhatian Publik, Ada Adegan Salah Sebut hingga Iming-iming Politisi