Pemilu 2024, Mendes Abdul Halim Iskandar Ingatkan Bahaya Tidak Netralnya Perangkat Desa
Senin, 20 November 2023 17:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengingatkan bahaya yang akan terjadi jika kepala desa dan perangkatnya bersikap tidak netral pada Pemilu 2024. Dugaan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa muncul setelah acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta, Ahad kemarin.
Abdul Halim menyatakan kepala desa dan perangkatnya harus netral karena mereka nantinya terlibat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Harus netral karena kan kemudian dia jadi KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar, kalau nggak netral, bahaya itu," kata Abdul Halim saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Ia mengatakan kepala desa akan terlibat aktif dalam KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Singgung larangan dalam UU Pemilu
Selain itu, Abdul Halim juga mengingatkan larangan seorang kepala desa dan perangkatnya terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 490 Undang-Undang Pemilu.
Menurut dia, kepala desa dilarang terlibat dalam semua bentuk kampanye pasangan calon atau pun partai politik tertentu, termasuk memobilisasi massa.
"Kepala desa tetap memiliki hak pilih, kecuali TNI. Mereka nggak boleh memobilisasi massa atau datang ke lokasi kampanye," ujarnya.
Mengenai sanksi bagi perangkat desa yang terlibat politik praktis, Abdul Halim mengatakan hal itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
"Itu urusan Kemendagri. Kita tidak punya kewenangan di perangkat desa," ujarnya.
Kakak dari calon wakil presiden Muhaimin Iskandar itu menyatakan Kemendes PDTT hanya memiliki tugas pokok dan fungsi pada pengamanan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pengawasan untuk transparansi anggaran.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut punmengaku tidak mengetahui kabar soal deklarasi dukungan dari kelompok yang mengatasnamakan Desa Bersatu kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam acara silaturahmi nasional di Jakarta Ahad kemarin, 19 November 2023.
"Wah, saya nggak tahu," kata dia.
Selanjutnya, silatnas Desa Bersatu dihadiri Gibran Rakabuming
<!--more-->
Acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad, 19 November 2023. Acara itu yang diikuti ribuan kepala desa dan perangkatnya itu dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan pihaknya memahami bahwa kepala desa tak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang paling bisa mengakomodasi aspirasi mereka.
“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar per tahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Asri Anas soal aspirasi yang mereka sampaikan di Indonesia Arena, GBK, Jakarta.
Dalam silaturahmi nasional itu, Desa Bersatu menghadirkan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.
Bawaslu akan panggil panitia acara
Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bagja Hidayat menyatakan akan memanggil panitia acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak dalam acara itu.
“Kita lagi panggil panitianya itu, rencananya. Ya secepatnya. Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye,” kata Bagja Hidayat saat ditemui di Kantor Staf Presiden di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Prima, Partai Gelora dan Partai Solidaritas Indonesia. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 3 pada Pemilu 2024.