Pemilu 2024, Mendes Abdul Halim Iskandar Ingatkan Bahaya Tidak Netralnya Perangkat Desa

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Senin, 20 November 2023 17:55 WIB

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar beri pembekalan KKN di UGM Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengingatkan bahaya yang akan terjadi jika kepala desa dan perangkatnya bersikap tidak netral pada Pemilu 2024. Dugaan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa muncul setelah acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta, Ahad kemarin.

Abdul Halim menyatakan kepala desa dan perangkatnya harus netral karena mereka nantinya terlibat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Harus netral karena kan kemudian dia jadi KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar, kalau nggak netral, bahaya itu," kata Abdul Halim saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Ia mengatakan kepala desa akan terlibat aktif dalam KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Singgung larangan dalam UU Pemilu

Selain itu, Abdul Halim juga mengingatkan larangan seorang kepala desa dan perangkatnya terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 490 Undang-Undang Pemilu.

Advertising
Advertising

Menurut dia, kepala desa dilarang terlibat dalam semua bentuk kampanye pasangan calon atau pun partai politik tertentu, termasuk memobilisasi massa.

"Kepala desa tetap memiliki hak pilih, kecuali TNI. Mereka nggak boleh memobilisasi massa atau datang ke lokasi kampanye," ujarnya.

Mengenai sanksi bagi perangkat desa yang terlibat politik praktis, Abdul Halim mengatakan hal itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

"Itu urusan Kemendagri. Kita tidak punya kewenangan di perangkat desa," ujarnya.

Kakak dari calon wakil presiden Muhaimin Iskandar itu menyatakan Kemendes PDTT hanya memiliki tugas pokok dan fungsi pada pengamanan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pengawasan untuk transparansi anggaran.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut punmengaku tidak mengetahui kabar soal deklarasi dukungan dari kelompok yang mengatasnamakan Desa Bersatu kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam acara silaturahmi nasional di Jakarta Ahad kemarin, 19 November 2023.

"Wah, saya nggak tahu," kata dia.

Selanjutnya, silatnas Desa Bersatu dihadiri Gibran Rakabuming

<!--more-->

Acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad, 19 November 2023. Acara itu yang diikuti ribuan kepala desa dan perangkatnya itu dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan pihaknya memahami bahwa kepala desa tak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang paling bisa mengakomodasi aspirasi mereka.

“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar per tahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Asri Anas soal aspirasi yang mereka sampaikan di Indonesia Arena, GBK, Jakarta.

Dalam silaturahmi nasional itu, Desa Bersatu menghadirkan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.

Bawaslu akan panggil panitia acara

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bagja Hidayat menyatakan akan memanggil panitia acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak dalam acara itu.

“Kita lagi panggil panitianya itu, rencananya. Ya secepatnya. Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye,” kata Bagja Hidayat saat ditemui di Kantor Staf Presiden di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Prima, Partai Gelora dan Partai Solidaritas Indonesia. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 3 pada Pemilu 2024.

Berita terkait

Gerindra Bilang Catatan Pengamat hingga LSM soal Menteri Jadi Masukan Buat Prabowo

29 menit lalu

Gerindra Bilang Catatan Pengamat hingga LSM soal Menteri Jadi Masukan Buat Prabowo

Gerindra menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya belum membahas menyusunan komposisi menteri.

Baca Selengkapnya

Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

1 jam lalu

Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

Apindo berharap para menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti profesional dan bisa kerja sama dengan pengusaha.

Baca Selengkapnya

6 Poin Pidato Prabowo di Rakornas PAN: Dari Mahar hingga Jangan Ganggu Bila Tak Mau Kerja Sama

1 jam lalu

6 Poin Pidato Prabowo di Rakornas PAN: Dari Mahar hingga Jangan Ganggu Bila Tak Mau Kerja Sama

Presiden terpilih RI Prabowo Subianto memberikan pidato sambutannya di Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN). Berikut 6 poin pidato Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kala Prabowo dan Zulkifli Hasan Saling Ungkit soal Kesetiaan Gerindra dan PAN

2 jam lalu

Kala Prabowo dan Zulkifli Hasan Saling Ungkit soal Kesetiaan Gerindra dan PAN

Prabowo memuji kesetiaan PAN yang telah mendukungnya sejak Pilpres 2014. Begitu pula Zulhas memuji Prabowo dan Gerindra.

Baca Selengkapnya

Petinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang

2 jam lalu

Petinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang

Petinggi PAN menyampaikan doa politik tentang jatah menteri di kabinet dalam Rakornas partainya di Jakarta, yang dihadiri Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

2 jam lalu

Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti.

Baca Selengkapnya

Rakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah

3 jam lalu

Rakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam doanya di Rakornas, turut membahas jatah menteri untuk partainya di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

15 jam lalu

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

Pakar mendorong pemerintah menyalurkan makan siang gratis sebanyak lima kali per minggu kepada anak-anak secara rutin

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

20 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

1 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya