Sebut PDIP Akan Pilih Nasaruddin Umar Untuk Dampingi Ganjar Pranowo, Pengamat: Replikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Jumat, 7 Juli 2023 17:20 WIB

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof.Nasaruddin Umar bersama beraudiensi bersama Lintas Tokoh Agama berudiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik Dr Panji Suminar menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan memilih imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Panji menilai partai banteng ingin mereplikasi keberhasilan duet Jokowi - Ma'ruf Amin yang menang pada Pilpres 2019.

Panji menyatakan bahwa Nasaruddin Umar bisa menjadi pilihan utama jika dalam beberapa bulan ke depan elektabilitas Ganjar terus menunjukkan kenaikan.

"Kalau memang misalkan Ganjar sudah tinggi dari sekarang elektabilitasnya, saya yakin Nasaruddin Umar sudah diambil langsung sekarang itu (untuk jadi cawapres)," kata pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu tersebut, Jumat, 7 Juli 2023.

Nasaruddin merepresentasikan NU dan luar jawa

Sosok Nasaruddin Umar, kata dia, menjadi sosok yang tepat dipilih PDIP untuk mereplikasi periode Jokowi-Jusuf Kala atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain karena representasi NU, Nasaruddin dinilai juga merepresentasikan masyarakat luar jawa karena berasal dari Sulawesi Selatan.

"Nasaruddin Umar itu mewakili luar Jawa dan NU mereplikasi saat Jokowi-Ma'ruf Amin atau Jokowi-JK, JK itu juga NU kultural yang mewakili luar Jawa seperti Nasaruddin," kata dia.

Meskipun demikian, dia menilai strategi PDIP menunggu pengumuman cawapres hingga September cukup tepat. Dia menilai partai yang dinahkodai oleh Megawati Soekarnoputri itu masih ingin melihat bagaimana pergerakan elektabilitas Ganjar Pranowo.

Menurut dia PDIP menunggu sampai September karena ingin melihat apakah ada lonjakan elektabilitas dari Ganjar Pranowo sebagai calon presiden seperti kondisi waktu mencalonkan Jokowi dulu.

"Waktu Jokowi dulu kan ada lonjakan elektabilitas, tapi kalau Ganjar saya rasa tidak akan seperti itu. Setelah melihat bagaimana elektabilitasnya satu dua bulan ini baru PDIP menentukan sosok siapa yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo, yang dapat mendongkrak elektabilitas," ujarnya.

Strategi PDIP pengaruhi capres lainnya

Advertising
Advertising

Selain itu, kata dia, strategi partai berlambang banteng moncong putih itu juga membuat para kandidat calon presiden lainnya lebih hati-hati menentukan pasangan mereka.

Hal itu karena, pasangan Ganjar yang dipilih PDIP nantinya juga akan menentukan langkah kandidat dan para partai politik kompetitor dalam memilih pasangan cawapres.

"Makanya mereka saling intip. Namun persoalannya saat ini yang tersedia itu sudah jelas-jelas nama-namanya, tidak akan ada nama kejutan. Menurut saya tidak baik pula mengumumkan cawapres terlalu cepat atau terlalu lambat, Juli atau Agustus sepertinya waktu yang pas," kata Panji.

Nama Nasaruddin Umar memang sempat disebut sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar. Nama pria yang lahir pada 23 Juni 1959 di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, tersebut diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain Nasaruddin, PPP juga mengusulkan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Berita terkait

Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

32 menit lalu

Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti.

Baca Selengkapnya

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

1 jam lalu

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.

Baca Selengkapnya

Hadir di Rakornas PAN, Prabowo Sindir Partai yang Minta Mahar tapi Tak Setia

1 jam lalu

Hadir di Rakornas PAN, Prabowo Sindir Partai yang Minta Mahar tapi Tak Setia

Prabowo memuji kesetiaan PAN mendukungnya sejak Pilpres 2014.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

6 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

10 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

11 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

12 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

16 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

16 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

17 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya