TEMPO.CO, Jakarta-Petinggi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat menghadiri agenda rapat pleno terbuka penetapan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pantauan Tempo, dari partai Gerindra hadir Ketua Bidang Advokasi Habiburokhman. Sementara dari PAN, hadir Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Adapun dari Partai Demokrat, hadir Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan. Sementara perwakilan dari PKS, belum tampak hadir sampai rapat dimulai.

Baca: Kata Gerindra Soal Prabowo Belum Ucapkan Selamat ke Jokowi

Para pejabat teras partai ini mengaku hadir sebagai perwakilan partai masing-masing. "BPN kan sudah bubar. Jadi saya hadir mewakili Partai Demokrat. Nanti juga akan hadir Pak Syarief Hasan (Waketum Demokrat)," ujar Hinca saat ditemui di kantor KPU, Jakarta pada Ahad, 30 Juni 2019.

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa pemilihan presiden 2019, partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki keleluasaan untuk menentukan sikap dan posisi. Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, kini bebas memilih apakah akan tetap berada di luar pemerintahan atau merapat ke koalisi pemerintah.

Simak Juga: Koalisi Jokowi: Pilpres Usai, Tak Ada Lagi Kontestasi Politik

Sampai saat ini, baru PKS yang memberi sinyal akan bertahan sebagai oposisi pemerintah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera mengatakan selama ini PKS terus istiqomah membela rakyat. Ia menilai baik di dalam atau pun di luar pemerintahan, kebaikan yang didapat akan sama saja.

"Saatnya kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah," kata Mardani.