Jokowi Siapkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar  

Editor

Anton William

image-gnews
Pasangan Calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelum Debat Capres-Cawapres di Jakarta, 9 Juni 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
Pasangan Calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelum Debat Capres-Cawapres di Jakarta, 9 Juni 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan masalah kemiskinan bisa diatasi dengan pembenahan sistem, bukan hanya pengucuran anggaran. Menurut dia, program nyata untuk mengatasi kemiskinan adalah program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Untuk masalah kemiskinan, Jokowi mengatakan Indonesia harus berani memberikan program khusus bagi masyarakat. Menurut dia, yang paling penting adalah pembangunan sistem bukan hanya menyediakan anggaran. Oleh karena itu, ia beralasan selalu berkonsenterasi pada pendidikan dan kesehatan. "Kita akan berikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ini sistem yang dibangun, bukan hanya anggaran saja," katanya saat debat capres di Hotel Gran Melia, Ahad, 15 Juni 2014.

Mengenai tenaga kerja, Jokowi menilai investasi sangat penting, maka investasi harus didorong ke daerah-daerah terutama provinsi dengan tingkat kemiskinan besar. Investasi, kata dia, jangan terkoinsentrasi di Jawa dan Sumatera. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus ditingkatkan di daerah terpencil. "Jadi, pembangunan infrastuktur tidak hanya terpusat di daerah tertentu dan pada akhirnya bisa menarik tenaga kerja," katanya.

Terkait upah, Jokowi mengklaim bahwa kebijakannya akan pro terhadap pengupahan buruh. Hal ini, kata dia, terbukti dengan menjadi gubernur pertama yang mau menaikkan upah hingga 44 persen. "Saya diprotes pengusaha tapi saya tetap menaikkan," katanya.

Debat calon presiden diadakan untuk kedua kalinya malam ini. Debat kali ini mengangkat tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" dan tidak mengikutsertakan calon wakil presiden. Ekonom Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Mustika, bertindak sebagai pemandu lalu lintas debat. (Baca: Lawan Prabowo, Jokowi Adopsi Strategi Tim Belanda)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Kampanye calon presiden tahun ini diadakan 4 Juni-5 Juli. Selama satu bulan itu, KPU menyelenggarakan lima kali debat. Acara debat itu disiarkan oleh 11 stasiun televisi. (Baca: Kubu Prabowo: Kami Tak Balas Fitnah dengan Fitnah)

ANANDA TERESIA

Terpopuler
Kelompok Beratribut JAT Pukuli Slanker Solo
Nunun Nurbaetie Bebas dari Penjara
Massa JAT Akui Pukuli Slanker Solo

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi akan Berkantor di IKN Juli, Pembangunan Istana Presiden Sudah 85 Persen

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi akan Berkantor di IKN Juli, Pembangunan Istana Presiden Sudah 85 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Juli 2024


Rumah Pensiun Jokowi: Memilih Sendiri Lahannya hingga Proses Pembangunan

6 jam lalu

Lahan kediaman Jokowi nanti setelah pensiun sebagai Presiden, di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Rumah Pensiun Jokowi: Memilih Sendiri Lahannya hingga Proses Pembangunan

Menjelang berakhirnya masa pensiun Presiden Jokowi akan memiliki rumah pensiun


Kaesang Pangarep: Kabar Namanya Disodorkan oleh Jokowi hingga Reaksi Bantahan

6 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kaesang Pangarep: Kabar Namanya Disodorkan oleh Jokowi hingga Reaksi Bantahan

Kabar nama Kaesang disodorkan Jokowi untuk Pilkada Jakarta 2024 menimbulkan deretan reaksi bantahan


Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

10 jam lalu

Warga membawa beras kemasan 10 kilogram saat pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua di Kantor Kelurahan Pela Mampang, Jakarta, Jumat 3 April 2024. Pemerintah melalui Perum Bulog mulai melakukan penyaluran bantuan pangan beras tahap dua di wilayah Jakarta sebanyak 8.070 ton beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

Presiden Jokowi akan menyalurkan bantuan pangan beras sampai Desember 2024. Namun, sebelum terealisasikan, simak terlebih dahulu fakta-fakta dari penyaluran bantuan ini!


Zulhas Akui Dapat Ilmu Politik dari Jokowi, Yakin Bawa PAN ke Urutan 4 di Pemilu 2029

11 jam lalu

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas usai menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PAN ke-4 di Kantor DPP PAN, Jakarta pada 29 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Zulhas Akui Dapat Ilmu Politik dari Jokowi, Yakin Bawa PAN ke Urutan 4 di Pemilu 2029

Ketua Umum PAN Zulhas mengaku mendapat ilmu dan resep rahasia dari Jokowi untuk meningkatkan elektoral partai itu di Pemilu 2029.


Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dikabarkan didorong oleh ayahnya, Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.


Ahmad Sahroni Sepakat dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19, Ini Alasannya

14 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni
Ahmad Sahroni Sepakat dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19, Ini Alasannya

Ahmad Sahroni mengajak publik mengawal KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi bansos Covid-19.


Jakarta Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, Berapa APBD-nya?

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Jakarta Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, Berapa APBD-nya?

Sebagai pusat industri, perdagangan dan keuangan, Jakarta masih tetap diincar investor. Anggaran atau APBD-nya pada 2024 sebesar Rp 81.71triliun.


Rekam Jejak Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Diminta Jokowi untuk Audit PDN

17 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Rekam Jejak Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Diminta Jokowi untuk Audit PDN

Kepala BPKP Yusuf Ateh diminta Jokowi untuk mengaudit PDN yang mengalami peretasan. Berikut rekam jejak Ketua Pansel KPK tersebut.


Respons BPKP Usai Diminta Jokowi Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional

18 jam lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RakornasWasin) tahun ini akan membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penuntasan pembangunan jangka menengah untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. TEMPO/Subekti.
Respons BPKP Usai Diminta Jokowi Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional

Kepala BPKP merespons permintaan Jokowi untuk mengaudit Pusat Data Nasional yang mengalami peretasan. Apa katanya?