Pengamat Sarankan Pemilihan Ulang di Sampang  

Selasa, 15 Juli 2014 06:52 WIB

Pemungutan suara ulang Pilpres dilakukan di TPS 8 Kelurahan Kranggan, Prajuritkulon, Mojokerto, Jawa Timur, 14 Juli 2014. TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, M. Afifuddin, menyarankan Panitia Pengawas Pemilu untuk memeriksa ulang hasil penghitungan suara di 17 tempat pemungutan suara di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Soalnya, di banyak TPS tersebut, suara untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla nol. "Sesuatu yang di luar nalar publik itu harus diperiksa," katanya saat dihubungi, Senin, 14 Juli 2014. (Baca: Jokowi Nol Suara di Sampang, KPUD: Coblosan Normal)

Menurut Afifuddin, Panwaslu harus memeriksa apakah proses pemungutan suara di sana sudah sesuai dengan standar. Jika perlu, Komisi Pemilihan Umum bisa mengadakan pemilihan ulang untuk daerah itu. "Di daerah yang terjadi hal yang mencurigakan, pemilih memilih lebih dari satu kali, logistik rusak, bisa dilakukan pemilihan ulang," ujarnya. (Baca: KPU Selidiki Kejanggalan C1 di Sampang)

Afifuddin menuturkan JPPR tak bisa menyimpulkan adanya kecurangan sistematis dalam proses pemilihan presiden di TPS itu. Namun, kata ia, bisa jadi ada tim sukses salah satu pasangan calon yang melakukan kecurangan bekerja sama dengan kelompok panitia pemungutan suara. "Saksi juga bekerja sama dengan petugas berkompromi untuk mengubah hasil suara," tuturnya.

Dalam situs Komisi Pemilihan Umum, http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php, termuat hasil pindai dokumen C1. Suara Jokowi-Kalla di hampir semua C1 di 17 tempat pemungutan suara di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, itu nol. Tanda tangan saksi dari kedua calon pun tidak ada. (Baca: Jokowi Raih Nol Suara di Sampang,Timses: Tidak Kaget)

Afif mengatakan persoalan tanda tangan itu bisa terjadi lantaran tak ada saksi yang hadir. "Bagaimana minta tanda tangan kalau saksinya saja tak ada," ujarnya.

NUR ALFIYAH





Terpopuler:
Soal Dukung Jokowi, Demokrat Tidak Haus Kekuasaan
Kepindahan Arturo Vidal ke MU Tinggal Tunggu Waktu
Saksi Prabowo di Tamansari Juga Tolak Tanda Tangan
Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU






Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya