Petugas TPS 37 Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, menunjukan surat suara Pemilu ulang, Sabtu 12 Juli 2014. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mensinyalir adanya kecurangan dalam penghitungan suara pemilihan presiden di Malaysia. Dia menduga kecurangan tersebut terjadi saat pengiriman surat suara dari Malaysia ke Indonesia melalui pos.
Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 39.671 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla 3.709 suara dari pengiriman pos. Sedangkan dari hasil penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Prabowo-Hatta memperoleh 4.099 suara dan Jokowi-Kalla mendapat 4.816 suara. Proses penghitungan suara masih berlangsung sampai 14 Juli 2014. (baca : KPK Ingatkan Pemilu Presiden Rawan Kecurangan)
Anis mengatakan tingginya perolehan suara melalui pengiriman pos yang diperoleh pasangan calon presiden nomor urut 1 itu, pernah terjadi pada 2009 lalu. Dalam pemilihan ummum calon legislatif, ada satu calon yang melakukan kecurangan sejenis. “Ternyata setelah ditelusuri memang dia curang,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 12 Juli 2014.
Modusnya, menurut Anis, surat suara tersebut dimanipulasi sejak pengedropan melalui pengirimnya. “Semacam sudah disorder untuk dibeli,” kata Anis. Dia mengakui yang paling rawan terjadi kecurangan adalah melalui pos dan drop box karena pergerakan suaranya yang susah dipantau. (baca : KPU Jangan Main-main, KPK Tidak Tidur)
Karena itulah, Anis mengatakan sata ini Migrant Care sedang menelusuri kejanggalan tersebut. Di antaranya dari proses pengiriman surat suara, penghitungan suara, dan keterlibatan saksi-saksi. “Apakah ini hanya diposin ke majikan atau didrop ke mana, seperti apa,” ujarnya. (baca : Bawaslu: Kecurangan Mudah Terdeteksi)
Dia mengatakan penelusuran itu sembari menunggu penghitungan suara lainnya. Apalagi, kata Anis, di Malaysia terdapat 50 persen dari total pemilih di luar negeri sekitar 2 juta pemilih. Sedangkan di Kuala Lumpur sendiri terdapat sekitar 500 ribu pemilih. (baca : KPK: Penyelenggara Pemilu Jangan Menerima Suap)
Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengakui potensi kecurangan mungkin terjadi dalam pemilu yang diselenggarakan di luar negeri. Dia menjelaskan, ada berbagai modus kecurangan di antaranya mengubah formulis C6 hingga bersekongkol dengan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara di salah satu kubu.
