Pengamanan TPS jelang Pemilihan Presiden 2014. REUTERS/Darren Whiteside
TEMPO.CO, Medan - Isu kerusuhan lewat pesan pendek dan media sosial yang menyebar bebarapa hari menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014 tak meresahkan warga Tionghoa di Medan. Gambaran itu terlihat di beberapa ruas jalan pusat pertokoan, seperti Jalan Perniagaan dan Jalan Ahmad Yani Medan. (Baca: Pedagang Pasar Klewer Libur saat Pemilu Presiden)
Di kedua ruas jalan yang sehari-hari sangat sibuk itu tak satu pun toko tekstil dan pakaian jadi yang mayoritas dimiliki warga Tionghoa tutup. Salah satu pedagang mengaku menerima pesan pendek berisi informasi akan terjadi kerusuhan seusai pencoblosan.
"Ada pesan yang dikirm ke ponsel saya. Isinya, akan terjadi kerusuhan. Tapi saya tetap buka toko dan tidak percaya ada kerusuhan. Tapi, khusus pemilu, saya memang akan tutup," kata Tio Kok Liang kepada Tempo, Selasa, 8 Juli 2014.
Ketua Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia (PASTI) Sumatera Utara Goh Kiet Tie mengaku sudah mendengar isu bakal terjadi kerusuhan. Namun Goh Kiet belum melihat isu itu berpengaruh di kalangan warga Tionghoa di Medan." Malah sebaliknya, warga Tionghoa di Medan dan di seluruh Sumut bersemangat ikut pemilihan presiden," ujar Goh Kiet kepada Tempo, Selasa, 8 Juli 2014. (Baca juga: Ashanty: Pilpres Bikin Gap di Antara Artis)
Goh Kiet malah terus memantau warga Tionghoa yang belum mendapat formulir C6 atau surat undangan memilih. "Pengamatan saya, tidak ada rumah warga Tionghoa yang ditinggal pergi karena eksodus keluar negeri," tutur Kiet.
Pada 1998 silam, warga Tionghoa memang menjadi sasaran amuk massa. Peristiwa kerusuhan 1998 menimbulkan trauma mendalam. "Apalagi pemerintah belum menyeret pelaku kerusuhan dan perkosaan seperti yang dialami warga Tionghoa di Jakarta dan Medan 16 tahun lalu," kata Kiet. (Baca: 5 Alasan Dunia Sorot Pilpres Indonesia)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
