TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik kasus korupsi pengadaan kereta rel listrik hibah dari Jepang pada 2006, yang diduga melibatkan mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. Menanggapi penelusuran itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Hatta Rajasa, menolak menjawab. (Baca: ICW Duga Hatta Terlibat Korupsi Kereta Api)
"Ah kamu ngawur. Itu sudah selesai, pertanyaan kamu aneh," kata Hatta saat ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa, 1 Juli 2014. "Jangan begitulah pertanyaannya." Respons yang sama juga ditunjukkan Hatta saat ditanya tudingan keterlibatan dia dalam penyelewengan kasus SKK Minyak dan Gas. (Baca: Hatta Juga Dilaporkan dalam Kasus Mafia Migas)
Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan masih mengusut kasus korupsi pengadaan kereta rel listrik hibah dari Jepang. "KPK belum menyatakan berhenti mengusut kasus tersebut," ujarnya, Selasa, 1 Juli 2014. KPK bahkan belum menyimpulkan kasus tersebut tak bisa dikembangkan karena masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk Hatta Rajasa. (Baca: Cawapres Hatta Diincar di Kasus Korupsi Kereta)
Kasus hibah KRL bermula ketika pemerintah mendapat pemberian 60 unit kereta milik Tokyo Metro dan 30 unit milik Tokyo Rapid Railway. Dalam hibah ini diduga ada penggelembungan biaya kirim KRL hingga merugikan negara Rp 11 miliar. Pengadaan ini termasuk dalam alokasi pengadaan KRL dalam DIPA tahun 2006.
Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai menteri perhubungan sempat memerintahkan mantan Dirjen Perkeretaapian Sumino Eko Saputro untuk melakukan survei ke Jepang. Sumino pada 2009 ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tersebut. Berdasarkan catatan KPK, dugaan nilai pengadaan KRL adalah Rp 48 miliar dan penggelembungan mencapai Rp 11 miliar.
Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK
9 jam lalu
Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK
Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.
