TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, mengatakan ekonomi kerakyatan adalah jalan tengah. Maksudnya, kata Prabowo, ekonomi Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan, seperti tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sumber-sumber ekonomi harus dikuasai pemerintah.
"Intinya harus didasarkan pada kekuatan ekonomi kerakyatan," ujar Prabowo dalam debat calon presiden bertema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad, 15 Juni 2014.
Namun, pihaknya tidak menutup kesempatan berinvestasi bagi pihak asing, dengan catatan tidak mematikan ekonomi rakyat. "Pemerintah harus turun aktif, tak boleh hanya menjadi wasit seperti perekonomian neoliberal," kata dia.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, apa yang saat ini dilakukan jajaran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah baik. Ia mencontohkan dana bergulir yang bisa menghidupi jutaan orang. "Bayangkan kalau dananya ditambah, lebih banyak rakyat yang bisa hidup," kata dia.
Acara ini merupakan kesempatan kedua Prabowo dan Jokowi bertemu di arena debat yang dihelat KPU di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta. Acara dimulai pukul 20.00. Dalam debat yang dimoderatori pengajar di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Ahmad Erani Yustika ini, Prabowo dan Jokowi tak didamping pasangannya. (Baca: Prabowo Janji Pangkas Kebocoran Anggaran)
Acara debat terbagi dalam enam sesi. Sesi pertama, kedua calon presiden diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi selama 4,5 menit, lalu ditajamkan oleh moderator di segmen kedua. Moderator kemudian memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon presiden yang harus dijawab berdasarkan visi misi dan program masing-masing. Keduanya hanya diberi kesempatan tiga menit untuk menjawabnya. Pada segmen empat, kedua calon presiden saling memberikan pertanyaan sebanyak tiga kali, sedangkan pada sesi kelima keduanya juga saling bertanya dan menanggapi pertanyaan masing-masing. Pada sesi keenam, keduanya memberi pernyataan penutup.
Prabowo menggunakan kemeja putih lengan pendek dengan lambang garuda di dada kanan, dipadu dengan celana panjang. Adapun Jokowi mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi berwarna merah.
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya