Pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Hatta Rajasa (kiri) beserta pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo (kedua kanan) dan Jusuf Kalla (kanan) menunjukkan atribut bergambar nomor hasil undian dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat (1/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, mengatakan timnya siap memenuhi undangan bila dipanggil Badan Pengawas Pemilu. Bahkan, kata Tjahjo, Jokowi juga siap hadir. "Kalau memang Bawaslu minta keterangan, kami gak ada masalah dan siap memberikan klarifikasi," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 3 Juni 2014.
Menurut Tjahjo, timnya yakin tak ada pelanggaran yang dilakukan Jokowi saat menyampaikan pidato di Komisi Pemilihan Umum. Ajakan Jokowi memilih nomor dua merupakan pernyataan spontan. (Baca:Bawaslu Bakal Evaluasi Pidato Jokowi di KPU)
Pernyataan Jokowi itu pun diyakini tak mengandung unsur kampanye lantaran tak menjabarkan visi dan misi. "Itu kan hanya pernyataan spontan Jokowi karena mendapat nomor dua." Tjahjo mempersilakan Bawaslu mencermati kembali pernyataan lengkap Jokowi melalui rekaman video saat berpidato seusai pengundian nomor urut tersebut. Dalam pengundian, Jokowi-Jusuf Kalla mendapat nomor urut dua, sedangkan nomor urut satu diperoleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Kemarin tim advokasi Prabowo-Hatta mengadukan Jokowi-Jusuf Kalla ke Bawaslu. Ketua tim, Habiburokhman, mengatakan Jokowi-Jusuf Kalla melanggar jadwal kampanye yang diatur pada pasal 213. Pelanggaran itu, kata dia, dilakukan langsung oleh Jokowi dan tim kampanyenya dalam sidang pleno terbuka di KPU, Ahad lalu. (Baca:Inilah Beda Jokowi Prabowo Saat Pidato Nomor Urut)
Tim Prabowo-Hatta juga mempersoalkan sikap pendukung Jokowi-Jusuf Kalla di bawah pimpinan Aria Bima yang memutar lagu berbau kampanye dengan menggunakan pengeras suara. Menurut Habiburokhman, tim Jokowi-JK yang berkerumun di halaman KPU juga merupakan bentuk kampanye terselubung. Mereka juga dianggap melakukan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
