Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Natsir Mansyur, mengatakan, konsep ekonomi yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Konsep ekonomi yang diusung pasangan tersebut lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi domestik.
"Kalau saya lihat pak JK, konsepnya dibuat pertumbuhan ekonomi dulu sebelum pemerataan," kata Natsir, ditemui di kantor Kadin, Senin, 26 Mei 2014. Konsep tersebut sudah diterapkan dan teruji sejak pemerintahan presiden pertama RI, Soekarno. (Baca: Demi Investor, Capres Wajib Hindari Nasionalisasi)
Natsir menjelaskan, salah satu konsep pembangunan ekonomi berlandaskan pertumbuhan domestik terlihat dari adanya pabrik semen, pabrik pupuk, serta pabrik gula di beberapa daerah. Untuk itu pemerintah yang baru, menurut dia, tinggal melanjutkan program-program pembangunan tersebut.
Mengenai adanya konsep tol laut yang disampaikan calon presiden Joko Widodo, Natsir mengatakan, hal tersebut belum terlalu perlu dilakukan. Ia menilai hal yang lebih penting dilakukan saat ini adalah menyediakan kapal dengan kapasitas 3500 deadweight tonnage (dwt) untuk melayani pengangkutan di berbagai daerah.
"Saat ini yang penting, menurut saya adalah penyediaan kapal dengan kapasitas 3.500-5.000 dwt dalam sistem logistik nasional," kata Natsir. Dia menilai pengadaan kapal oleh pemerintah sangat terbatas untuk mendukung program sea short shipping yang sudah ada. (Baca: Apindo Belum Putuskan Dukung Pasangan Capres)
Adapun konsep ekonomi yang diusung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa yang mengusung konsep Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), menurut Natsir, masih belum teruji. “Itu (MP3EI) umurnya kan masih tiga tahun, jadi saya kira belum teruji," tuturnya.
Walaupun menyatakan konsep Jokowi-JK lebih pas diterapkan untuk Indonesia, namun Natsir mengatakan, pendapatnya tersebut tak bisa mewaklili anggota Kadin secara keseluruhan. "Semua kan punya pendapat yang berbeda-beda."
