Demokrat DKI Sebut Jokowi Belum Saatnya Jadi Capres

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 17 Maret 2014 06:14 WIB

Seorang simpatisan PDIP Perjuangan memasang foto Jokowi di sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden di Tajinan, Malang, Jawa Timur (15/3). Sejumlah DPC PDIP di kawasan tersebut mulai mendirikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden usai dicalonkannya Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden oleh Ketua Umum DPC PDIP, Megawati Sukarno Putri. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan terhadap pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden muncul dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Politikus Fraksi Demokrat, Aliman Aat mengatakan, Gubernur DKI Jakarta itu belum saatnya menjadi presiden. “Karena dia berjanji benahi Jakarta dulu,” ujarnya saat dihubungi, Ahad 16 Maret 2014.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menyatakan telah menerima mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden. (Baca: Megawati Tunjukkan Surat Mandat Jokowi Nyapres)

Aliman mengatakan tidak mempermasalahkan keinginan Jokowi untuk menjadi presiden. Sebagai warga Negara, dia juga berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, dia menilai sah-sah saja jika akhirnya Jokowi memutuskan menjadi calon presiden.

Hanya saja, kata Aliman, Jokowi sudah berjanji untuk membenahi Jakarta ketika terpilih menjadi gubernur. Dia mengatakan, Jokowi sudah berjanji kepada warga Jakarta dan DPRD sebagai perwakilan publik untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Ibu Kota. Janji itu tertuang dalam sumpah jabatan yang mengikatnya selama lima tahun ke depan. "Karena itu amanah, dan dia juga harus bisa tahan dulu godaan di depan mata,” ujar dia.

Menurutnya, Jokowi harus izin kepada seluruh warga Jakarta sebelum memutuskan maju sebagai calon presiden. Selain itu, dia juga wajib mempertanggungjawabkan sumpahnya itu kepada DPRD. Dia juga mengatakan ada kemungkinan pertanggungjawaban itu ditolak para legislator karena kinerjanya selama ini.

Meski sudah memimpin Jakarta selama 1,5 tahun, Aliman menganggap belum ada pekerjaan yang tuntas dilakukan. Sejumlah pekerjaan yang dia lakukan sejauh ini disebut merupakan warisan dari para gubernur pendahulunya. Karena itu, dia menganggap Jokowi harusnya menyelesaikan dulu tugas sebagai gubernur selama satu periode.

Dengan pencapresan itu, Aliman mengatakan, Jokowi sama saja mengkhianati janji kepada warga Jakarta yang sudah memilihnya. Hal yang sama juga dia lakukan saat maju dalam Pilkada DKI dengan meninggalkan Solo pada 2012 lalu.

DIMAS SIREGAR

Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century

Berita terpopuler lainnya:
Siapa Capres Demokrat yang Bisa Saingi Jokowi?
Sinyal Malaysia Airlines Masih Ada 6 Jam Setelah Hilang
Fakta dan Misteri Raibnya Malaysia Airlines
Disindir Ruhut, Jokowi: Sudah Beribu Kali Diejek

Berita terkait

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

45 menit lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

5 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

12 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

16 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

19 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

23 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

23 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

1 hari lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 hari lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya