Jimly: Capres 2 Pasang, Bisa Pertama dan Terakhir

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie. TEMPO/Seto Wardhana
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemilihan presiden yang diikuti hanya dua calon presiden seperti tahuni ini bisa jadi yang terakhir. Soalnya, pada 2019 nanti, pemilihan umum akan dilakukan secara serentak, baik pemilihan legislatif maupun presiden.

"Kita baru kali ini, makanya harus dicatat, ini mungkin yang pertama dan terakhir karena 2019 nanti akan serentak," kata Jimly saat menghadiri acara "Pembukaan Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan" di Pondok Pesantren Al-Hikam, Beji, Depok, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca juga: Ahok Sebut Jokowi Baru Tiga per Empat Presiden) 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengatakan, mulai pemilihan 2019, semua partai politik berhak mengajukan calonnya masing-masing. Mereka tak lagi menunggu perolehan kursi di parlemen untuk mengajukan calon. "Semua partai akan memiliki hak yang sama mengajukan calon presiden," katanya. Karena itu, Jimly kembali menegaskan kemungkinan besar panasnya pilpres 2014 ini tak terjadi lagi. "Makanya kita nikmati saja dulu, enggak usah tegang, alamiah saja," katanya.

Menurut Jimly, panasnya pilpres 2014 adalah sesuatu yang alamiah tanpa dipaksakan. Hal itu sebagai dampak dari bangsa kita yang belum punya pengalaman memiliki dua capres. "Kita punya pilpres yang membelah dua bangsa karena capres hanya dua," katanya.

Hal itu, kata Jimly, berbeda dengan negara demokrasi lain yang sudah matang, seperti Amerika. Negara Abang Sam itu sudah dua setengah abad menjalani pilpres dengan dua pasangan calon. "Amerika sudah biasa, nah ini baru kali ini," katanya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diketahui, pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemilihan diwarnai serang-menyerang dengan kampanye hitam. Pemilu berakhir dengan drama tidak diterimanya hasil pilpres oleh Prabowo-Hatta.

ILHAM TIRTA

Terpopuler
Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero
Prabowo Pilih Suhardi karena Kloset Jongkok
Simpatisan ISIS Beberkan Rencana Teror Biologis
Tiga Wanita Malaysia Jihad Seks untuk ISIS
Ini 15 Senjata Andalan ISIS

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anwar Usman Kena Sanksi Lagi, Ini Deretan Polemik Dia

17 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Kena Sanksi Lagi, Ini Deretan Polemik Dia

Anwar Usman sudah dua kali dinyatakan melanggar kode etik


Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

56 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK


Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

2 Mei 2023

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pimpinan Partai Gerindra menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA/M Fikri Setiawan.
Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie tampak bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Wiranto di Hambalang.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

22 April 2019

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (tengah) dan pakar hukum tata negara Jimly Ashidiqqie (berpeci) saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie mengatakan diundang Wakil Presiden Jusuf Kalla malam ini. JK juga mengundang sejumlah tokoh lainnya.


Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

9 Januari 2019

Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana
Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

Alasan KPU memberikan kisi-kisi itu adalah agar gagasan capres-cawapres dapat disampaikan utuh dan mendalam.


Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

2 Agustus 2018

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.
Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie meminta tak ada pihak yang mendesak MK mempercepat putusan uji materi tentang masa jabatan wapres.


Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional Beranggota 17 Orang

5 Juni 2018

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor ICMI, Jakarta, 9 Agustus 2017. HTI dinilai gerakannya tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. TEMPO/Imam Sukamto
Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional Beranggota 17 Orang

Persiapan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional atau DKN sebentar lagi rampung. Jimly Asshidique mengatakan nama-nama anggota sudah dipilih.


JK Diminta Membantu Renovasi Masjid Saint Petersburg Rusia

29 Maret 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan, memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) periode 2017-2022 di Aula Masjid Istiqlal, Jakarta, 12 Januari 2018. Dalam acara itu, Budi Gunawan dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Majelis Pakar PP DMI yang pengukuhannya dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PP DMI. TEMPO/Fakhri Hermansyah
JK Diminta Membantu Renovasi Masjid Saint Petersburg Rusia

JK merasa antusias dan akan mempelajari usulan merenovasi masjid.