Demo Pro-Prabowo Rusuh, 'Repot dan Tak Tenang'  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Seorang pendukung Prabowo, menginjak-injak kawat berduri saat memaksa masuk ke kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi di Kawasan bundaran Indosat, Jakarta, 21 Agustus 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Seorang pendukung Prabowo, menginjak-injak kawat berduri saat memaksa masuk ke kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi di Kawasan bundaran Indosat, Jakarta, 21 Agustus 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pegawai sebuah gerai kopi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, bergegas menurunkan tirai besi untuk menutup toko mereka. Kedai yang tadinya ramai dengan lantunan musik dan obrolan para pelanggan itu mendadak senyap. Ruangan pun menjadi temaram karena lampu belum dinyalakan semuanya. Adapun di luar, suasana berubah hiruk pikuk penuh dengan teriakan, deru mesin kendaraan, dan raungan sirene.

"Terpaksa saya tutup buat antisipasi kalau terjadi kerusuhan. Soalnya tempat kami ini bisa jadi sasaran amuk warga kalau kondisinya makin panas," kata Kevin, manajer gerai kopi itu. Menurut Kevin, gerai kopi itu kerap dituduh macam-macam karena punya afiliasi dengan jaringan bisnis dari Amerika Serikat. "Dulu pernah diserang saat ada demonstrasi menentang Amerika Serikat. Saya takut kalau terulang lagi." 

Sementara di luar, ratusan orang, sebagian besar memakai baju putih dan atribut bergambar garuda merah, berlarian di sepanjang Jalan M.H. Thamrin. Di belakang mereka, dari arah gedung Mahkamah Konstitusi, puluhan sepeda motor melaju disusul beberapa ambulans dengan lampu rotator menyala dan sirene menggema.

Belakangan diketahui, ambulans itu mengangkut orang yang terluka akibat bentrokan dengan barikade polisi. Massa yang kocar-kacir itu adalah bagian dari para demonstran pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang beraksi di depan Mahkamah Konstitusi, Kamis, 21 Agustus 2014.

Hari ini adalah pembacaan putusan gugatan dari kubu Prabowo terhadap pelaksanaan pemilihan presiden. Kubu Prabowo menganggap pilpres dipenuhi kecurangan sehingga mereka kalah. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil memenangi pilpres.

Restoran cepat saji di sebelah gerai kopi itu juga langsung ditutup meski tak sampai menurunkan tirai besi. Tiga petugas keamanan langsung berjaga di pelataran gedung, sementara para pelayan membereskan bangku dan menutup pintu-pintu. "Ini buat antisipasi saja, soalnya massa makin banyak ke arah sini," kata seorang petugas keamanan.

Pintu gerbang Kementerian Riset dan Teknologi juga langsung ditutup begitu massa bergerak mendekat. Para petugas keamanan dan hotel juga bersiaga dan menurunkan palang pintu di jalan masuk tempat mereka. Banyak pula warga yang menonton situasi ramai di jalanan dari balik kaca dan balkon gedung. Di seberang Sarinah, polisi langsung membentuk barikade menjaga gedung Badan Pengawas Pemilu. Barikade itu diperkuat dengan barisan truk dan mobil water canon.

Lalu lintas di Jalan Thamrin, tepatnya di perempatan Sarinah, ditutup karena para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sempat menutup Jalan Thamrin. Wajah-wajah mereka dipenuhi bercak putih dari pasta gigi yang diyakini bisa menangkal pedasnya gas air mata. Di udara, aroma tajam gas air mata sudah menggelitik tenggorokan dan membuat mata berair. Para pekerja yang keluar dari kantor pun langsung menangkupkan tisu atau sapu tangan ke hidung untuk menahan aroma gas air mata.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menguasai sepotong Jalan Thamrin, para pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tak henti-hentinya menyerukan ajakan untuk kembali ke depan gedung Mahkamah Konstitusi. Beberapa orang bahkan melontarkan kata makian terhadap Joko Widodo, presiden terpilih dalam pemilihan umum 9 Juli lalu. "Ayo kembali, Prabowo menang, kita menang!" teriak seorang pendukung yang mengendarai sepeda motor, mengajak rekan-rekannya kembali ke depan Mahkamah Konstitusi.

Namun tak banyak yang menuruti ajakan itu. Sebagian pendukung sudah berjalan lunglai dan banyak yang memilih hanya duduk di trotoar. Dua jam setelah ingar-bingar itu, setelah ada kepastian keamanan, Kevin memerintahkan anak buahnya untuk membuka tirai besi penutup toko. "Kalau kondisinya kacau begini, semua repot, kerja juga enggak tenang," katanya.

Perlahan, lalu lintas kembali normal. Gerai kopi itu pun kembali dipenuhi pelanggan. Lantunan musik dan obrolan para penikmat kopi kembali memenuhi ruangan, seakan tak peduli lagi dengan keributan dan gugatan dari calon presiden yang menghebohkan itu.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar-Mahfud Siapkan 8 Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilpres di MK

1 jam lalu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan kketerangan pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Konferensi pers tersebut membahas perkembangan kasus hukum Aiman Witjaksono atas dugaan Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ganjar-Mahfud Siapkan 8 Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilpres di MK

Tim Hukum Ganjar-Mahfud menyiapkan delapan ahli yang akan dihadirkan sebagai saksi di sidang sengketa, termasuk ahli dalam berbagai bidang seperti tata negara, psikologi politik, dan ekonomi.


Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

1 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

4 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Minta Menteri Jadi Saksi Penyaluran Bansos di MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Lebih Penting dari Kapolda

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Minta Menteri Jadi Saksi Penyaluran Bansos di MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Lebih Penting dari Kapolda

Tim hukum Ganjar-Mahfud mengusulkan kehadiran Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Pembangunan Manusia dan Keluarga dalam persidangan di MK.


Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres 2024 soal Pencalonan Gibran dan Intervensi Kekuasaan

6 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres 2024 soal Pencalonan Gibran dan Intervensi Kekuasaan

KPU mendapat kesempatan menjawab di sidang sengketa Pilpres MK Kamis kemarin. Begini jawaban KPU terkait pencalonan gibran dan intervensi kekuasaan.


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

7 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

10 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

20 jam lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.