Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Alasan Bekas Ketua IDI Tolak Ribka Jadi Menkes

image-gnews
Ribka Tjiptaning. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kartono Mohamad, menolak Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Ribka Tjiptaning, menjabat menteri kesehatan pada pemerintahan mendatang. Alasannya, Ribka tak punya konsep kesehatan untuk masyarakat. (Baca: Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan)

"Kalau jadi menteri kacaulah," kata Kartono saat dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014. Pada Selasa, 29 Juli 2014, Ribka menyatakan siap menjadi menteri kesehatan atau menteri tenaga kerja. Tapi Ribka menyerahkan sepenuhnya keputusan menjadi menteri itu kepada Joko Widodo yang menjadi presiden terpilih. (Baca: ICW Tolak Ribka Jadi Menkes)

Ketua Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau ini menuding Ribka terlibat dalam dua masalah kesehatan. Menurut dia, Ribka terlibat dalam penghilangan ayat 2 Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan. Ayat itu menyatakan tembakau sebagai zat adiktif.

Badan Kehormatan DPR juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Ribka atas pelanggaran ini, yaitu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tak boleh memimpin panitia khusus atau panitia kerja.

Berikutnya, Ribka dituding meminta menteri kesehatan menarik salah satu merek infus.

Ribka, kata Kartono, juga pernah menyuruh Siti Fadilah Supari yang saat itu menjabat sebagai menteri kesehatan untuk menarik salah satu merek infus. Tapi, hal ini dilakukannya tanpa memberikan pembuktian dari ahli bahwa merek tersebut bermasalah. Kartono menduga Ribka hanya ingin memenangkan merek lainnya. Ia memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota dewan. "Padahal sebagai anggota parlemen dia tak punya wewenang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2007, Ribka meminta pemerintah menarik infus buatan PT Otsuka. Ribka menilai produsen infus asal Jepang ini membuat produk yang tak steril. Pada saat yang sama, PT Sanbe Farma mengeluarkan produk barunya yang diklaim steril. (Baca: Diusulkan Jadi Menteri Kesehatan, Ribka Tunggu Sikap Jokowi)

Ribka menepis tudingan Kartono. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ini menyatakan tak pernah setuju profesi dokter ikut mempromosikan produk farmasi. "Saya tidak ikut-ikutan. Buat apa saya promosi. Justru saya tidak setuju kalau profesi dokter jadi juru bicara farmasi," kata Ribka.

Ribka enggan berkomentar soal tudingan dia terlibat penghilangan ayat tembakau. "Menurut saya yang paling penting saya bekerja untuk rakyat," kata anggota DPR dua periode ini.

NUR ALFIYAH

Terpopuler
Dituding Tak Layak Jadi Menkes, Ini Jawaban Ribka
Amerika Diminta Ungkap Suap Senjata ke Indonesia
ISIS Hancurkan Pusat Peradaban Irak
Ribka Mau Jadi Menkes, Bekas Kolega di DPR Menolak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

15 hari lalu

Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif COVID-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

Setidaknya ada 731 tenaga medis meninggal saat bertugas pandemi Covid-19, sekitar 4 tahun lalu.


IDI Ingatkan Potensi Kenaikan Kasus DBD di Musim Pancaroba

25 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
IDI Ingatkan Potensi Kenaikan Kasus DBD di Musim Pancaroba

PB IDI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap DBD di musim pancaroba seperti sekarang.


IDI Peringatkan Potensi Peningkatan Demam Berdarah Hingga Juni

25 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022. Rapat tersebut membahas pemecetan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI dan membahas penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi kedokteran di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
IDI Peringatkan Potensi Peningkatan Demam Berdarah Hingga Juni

IDI peringatkan potensi peningkatan kasus demam berdarah hingga di musim pancaroba


Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

33 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis


Prabowo Janjikan Bangun 300 Fakultas Kedokteran, Apa Tanggapan IDI dan IDAI?

49 hari lalu

Mantan menteri kesehatan dokter Terawan Agus Putranto terlihat berada di rombongan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. YouTube
Prabowo Janjikan Bangun 300 Fakultas Kedokteran, Apa Tanggapan IDI dan IDAI?

IDI dan IDAI menilai rencana Prabowo mendirikan 300 Fakultas Kedokteran Prabowo bukan solusi yang tepat mengatasi masalah kesehatan di Indonesia.


Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai 1 Januari 2024, Ketahui Bahaya Memakainya

3 Januari 2024

Sejumlah alat Vaping atau rokok elektrik yang ditawarkan bagi para pengunjung yang singgah di kafe Henley Vaporium di SoHo, New York, (20/2). Pada Vaping terdapat cairan nikotin rendah yang digunakan untuk memproduksi aroma dan uap layaknya rokok sebenarnya. (AP Photo/Frank Franklin II)
Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai 1 Januari 2024, Ketahui Bahaya Memakainya

Rokok elektrik mulai dikenai pajak pada 1 Januari 2024. Apa bahaya dan efek samping memakai rokok elektrik bagi kesehatan?


KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

12 Oktober 2023

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan mitigasi kematian pada petugas KPPS akan menjadi perhatian KPU. Terutama bukan berusia 50 tahun ke atas.


KPK Sebut Lukas Enembe Ganggu Kenyamanan Tahanan Lain dan Tak Disiplin Konsumsi Obat

5 Agustus 2023

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Papua Lukas Enembe menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
KPK Sebut Lukas Enembe Ganggu Kenyamanan Tahanan Lain dan Tak Disiplin Konsumsi Obat

KPK menerima surat dari tahanan lain yang mengeluhkan keberadaan Lukas Enembe.


Saran IDI untuk Cegah Kasus Bullying Dokter Residen

24 Juli 2023

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Saran IDI untuk Cegah Kasus Bullying Dokter Residen

Praktik perundungan atau bullying dokter residen sudah puluhan tahun tidak pernah berani diungkapkan.


UMKM di Indonesia Masih Didominasi Usaha Mikro

22 Juli 2023

Ilustrasi UMKM makanan. ANTARA
UMKM di Indonesia Masih Didominasi Usaha Mikro

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh kelas usaha mikro.