The Economist Tak Mau Prabowo Pimpin Indonesia  

image-gnews
(Ki-ka) Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Capres Prabowo Subianto, dan pengusaha Hary Tanoesoedibjo menyaksikan konser Marhaban Ya Ramadan with Maher Zain di Istora Senayan, Jakarta, 2 Juli 2014. TEMPO/Nurdiansah
(Ki-ka) Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Capres Prabowo Subianto, dan pengusaha Hary Tanoesoedibjo menyaksikan konser Marhaban Ya Ramadan with Maher Zain di Istora Senayan, Jakarta, 2 Juli 2014. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Surat kabar mingguan terkemuka di Inggris, The Economist, berharap agar Prabowo Subianto tak memimpin Indonesia. The Economist menganggap Prabowo akan mematikan demokrasi yang sudah tumbuh berkembang selama 20 tahun di Indonesia.

"Ini kemajuan yang mengagumkan. Dua dekade lalu Indonesia masih dipimpin diktator. Sekarang 240 juta warganya antusias menghadapi pemilihan umum 9 Juli mendatang," demikian tertulis dalam artikel berjudul "Indonesia's Presidential Election: Competing Visions". Artikel ini dirilis pada Jumat, 5 Juli 2014. (Baca: Ini Isi Dukungan Terbuka Jakarta Post ke Jokowi )

Prediksi The Economist, proses demokrasi yang gemilang ini terancam kandas setidaknya bila Prabowo memimpin Indonesia. "Ia tampaknya ingin mengembalikan waktu ke sebelum masa demokrasi."

Tak seperti Joko Widodo yang disanjung setinggi langit, The Economist tampak alergi memuji Prabowo. Dalam artikel tersebut, Prabowo hanya dipuji sebagai sosok yang jantan dan kaya raya. Ia juga disebut pernah memimpin satuan khusus komando militer (Kopassus), tapi The Economist enggan menyanjung prestasi yang pernah ia capai.

Alih-alih, surat kabar ini malah memberi catatan tentang sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Prabowo ketika masih berseragam loreng. "Pertama di Timor Timur, lalu terhadap sejumlah orang saat demonstrasi anti-Soeharto."

Tak hanya itu, The Economist juga menyiarkan kabar jelek lain tentangnya. Prabowo dianggap lihai memainkan politik uang, pandai memilih partner miliuner untuk memuluskan segala cita-citanya: menjadi Presiden Indonesia. Dan yang paling penting dari pandangan dunia internasional terhadap Prabowo adalah sikap kerasnya terhadap investor asing. (Baca: Prabowo Diprediksi Alami Kelelahan Saat Terpilih)

Hal berbeda sampai 180 derajat ketika menyebut Jokowi, The Economist mengelu-elukan calon presiden bertubuh kurus itu. Ia memang tak sekaya dan sejantan Prabowo, tapi bukan berarti ia kalah tegas. "Ia berhasil mengatasi masalah birokrat korup (di Solo dan Jakarta)," tulis The Economist.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi juga disebut lebih ramah pada investor asing; pandai berkolaborasi dengan elite politik lintas suku, agama, dan ras (SARA); dan yang terpenting menurut surat kabar itu adalah Jokowi merupakan anomali baru di dunia politik Indonesia. "Ia bukan berasal dari sarang dinasti politik dan bisnis yang sudah malang melintang di Indonesia. Ia juga bukan berasal dari kroni-kroni mereka yang kotor," demikian tertulis dalam The Economist. Jokowi dengan visi kepemimpinannya disebut sebagai harapan baru bagi Indonesia.

Bukan kali ini saja The Economist menyanjung Jokowi. Setidaknya dalam dua edisi pada Maret silam, ada dua artikel yang mengelu-elukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.

Artikel tersebut berjudul "Yes He Can!" dan "The Chosen One". Maka dengan mantap dalam artikel terakhirnya, The Economist menulis, "Jokowi adalah pilihan terbaik untuk Indonesia."

THE ECONOMIST | ANDI PERDANA

Berita Terpopuler
#AkhirnyaMilihJokowi Jadi Trending Topic Dunia 
Mega Soal Rustri ke Prabowo: Apa yang Kau Cari? 
Penjelasan Soal Tunggakan Gaji Perusahaan Prabowo
Bintang Persib Tertipu Cewek Fiktif Rp 3,5 Miliar  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

5 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

8 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

9 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

9 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

9 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

10 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.