Elite PPP: Suryadharma Juga Akan Habis di Muktamar  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Achmad Dimyati Natakusumah: Rakyat Bisa Sejahtera karena Pajak
Achmad Dimyati Natakusumah: Rakyat Bisa Sejahtera karena Pajak
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Dimyati Natakusumah menuding ada kader yang berambisi menggantikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sebelum waktunya. Karena itulah, kata dia, muncul wacana untuk menggulingkan Suryadharma yang digagas beberapa kader.

"Kok, sekarang sudah kebelet ingin menjatuhkan Ketua Umum," kata Dimyati saat dihubungi, Kamis, 17 April 2014. Dia mengatakan mereka yang berambisi menduduki jabatan ini seharusnya menunggu hingga muktamar partai digelar. "SDA juga habis di muktamar karena sudah dua periode." (Baca: Sekjen PPP: Surat Pemecatan Ilegal).

Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Suryadharma, PPP mengalami dua kali pemilu. Pada Pemilu 2009, suara PPP yang turun dibanding pemilu sebelumnya tidak dipermasalahkan. Dia heran, ketika suara partai naik dalam pemilu ini, sejumlah kader justru meributkan posisi Suryadharma.

Dia menuding dibalik goyang-menggoyang ini ada kepentingan duit. "Mereka ngebet ingin menjadi menteri," katanya. Suryadharma harus melalui pertarungan internal yang panjang untuk merebut posisi Ketua Umum PPP. (Baca pula: PPP Bantah Ada Pemecatan Kader).

Dia meminta semua pihak memghormati keputusan Muktamar PPP dengan tidak menjatuhkan seseorang di tengah jalan. Sebagai pemegang mandat partai, kata dia, keputusan koalisi juga sebaiknya dipercayakan kepada Suryadharma.

Sebelumnya, internal PPP memanas karena wacana penggulingan Surryadharma dari posisinya. Wacana ini dibalas oleh Suryadharma dengan pemecatan sejumlah kader. Kader yang dipecat oleh Suryadharma Ali antara lain Ketua Badan Pemenangan Pemilu Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, dan Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noe.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dimyati mengatakan langkah sejumlah pengurus DPW sudah melenceng dari tugasnya. Seharusnya, para petinggi PPP di daerah fokus pada pemenangan pilkada, seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Keputusan dengan siapa PPP akan berkoalisi merupakan kewenangan DPP PPP. "Percayakanlah kepada mandataris partai," katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:
Wanita Italia Koma di Bali, Napoli Galang Dana
Belanda Bantu PT PAL Produksi Kapal Perusak Rudal
Kasus Murid TK JIS, Korban Baru Versi Komnas Anak  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

38 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

39 hari lalu

Sejumlah peserta kirab membawa bendera partai politik saat acara Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin 13 November 2023. Kirab yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor tersebut sebagai sarana sosialisasi Pemilu damai dan edukasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

1 November 2023

Presiden Joko Widodo makan siang bersama calon presiden Ganjar Pranowo (kiri), Anies Baswedan (kanan), dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.


Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

7 Agustus 2023

Presiden Jokowi memberikan jaket kepada relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, Ahad, 21 Agustus 2022.  ANTARA/Umarul Faruq
Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.