9 Kampanye Hitam Pengikis Suara PDI Perjuangan  

image-gnews
Kampanye Jokowi
Kampanye Jokowi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kampanye hitam lawan-lawan politik PDI Perjuangan diduga berhasil mengubah Joko Widodo, yang merupakan aset PDIP, justru menjadi beban. Serangan bertubi-tubi merebak beberapa hari menjelang pencoblosan pada 9 April lalu.

Walhasil, perolehan suara partai banteng bulat moncong putih dalam pemilihan umum legislatif jauh dari harapan. Dari target perolehan 27 persen, PDIP hanya meraih sekitar 19,7 persen walaupun tetap bertengger di urutan pertama. Perolehan suara itu membuat PDIP dan Jokowi, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta tadi, tak leluasa dalam pencalonan presiden nanti. Peluang terjadi koalisi gemuk dan bagi-bagi kursi menteri pun terbuka.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga membantah kampanye hitam itu berhasil membuat PDI Perjuangan tak bisa mencapai target suara 27 persen. Menurut dia, tujuan utama PDIP adalah mendudukkan kadernya sebagai presiden dan membentuk pemerintah yang membuat Indonesia hebat dan pro-rakyat.

"Semoga sebentar lagi tercapai. Dengan suara 20 persen kami bisa mengusung Jokowi menjadi calon presiden," ujar Eriko.

Inilah isu-isu negatif yang diduga menggerus suara PDIP:

1. Jokowi Yes, PDIP No

Isu ini beredar di kalangan kelompok menengah perkotaan sekitar sepekan sebelum pencoblosan. Dalihnya, banyak politikus PDIP yang korup sekaligus menciptakan check and balances jika Jokowi menjadi presiden nanti.

Sekretaris Jenderal PDIP menyatakan isu itu merupakan bagian dari manuver intelijen. Tanggapan pun muncul dari Koordinator Kader dan Simpatisan PDIP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dan Jokowi. “Yang benar adalah Jokowi Yes, PDIP Yes,” kata Jokowi pada 3 April 2014.

2. Jokowi Presiden Boneka

Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir Jokowi sebagai calon presiden boneka yang diduga akan diintervensi oleh Megawati.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto menjawab pada Maret 29 Maret 2014 dengan menyatakan, "Jokowi memang calon presiden wayang, tapi dalangnya rakyat."

3. Putra Sulung Jokowi Terima Suap

Putra sulung Jokowi dituding menerima Rp 2 miliar dana suap proyek busway. Informasi tanpa sumber yang jelas ini menyebutkan bahwa Michael Bimo Putranto, bekas Ketua Tim Sukses Jokowi di Solo pada 2005, yang memberikan uang itu. Nama Bimo pertama muncul di majalah Tempo dalam laporan utama mengenai proyek pengadaan 656 bus asal Tiongkok untuk busway senilai Rp 1,5 triliun yang bermasalah.

Kabar semakin hangat dan seolah benar karena disebutkan juga bahwa informasi soal putra sulung Jokowi itu diperoleh dari sumber internal Tempo. Tempo sendiri tak memiliki informasi tadi, apalagi menyebarkan informasi tak jelas tersebut.

Jokowi juga telah membantah tudingan itu. “Namanya isu politik, diaduk-aduk itu biasa. Dapet aja mereka isunya,” kata Jokowi pada 8 April 2014.

4. Jokowi Presiden, Menteri Agama dari Kaum Syiah

Isu ini dikaitkan dengan pakar ilmu komunikasi Jalaluddin Rahmat, penganut Syiah yang juga calon anggota DPR dari PDIP di daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat (Jawa Barat II).

Eriko Sotarduga mengatakan partainya enggan menanggapi kampanye hitam yang menyerang partai. Alasannya, isu akan menjadi bola liar bila PDI Perjuangan menanggapi. Eriko mengatakan PDIP ingin menunjukan cara politik yang santun tanpa menjelek-jelekkan kelompok lain.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

5. Jokowi Penganut Syiah

Dalam blog Kompasiana pada 20 Maret 2014 muncul informasi bahwa istri Jalaluddin Rahmat yakin suaminya masuk daftar calon legislatif dari PDIP karena Jokowi juga penganut Syiah. Kang Jalal, begitu nama panggilan Jalaluddin, berada di nomor urut dalam daftar calon legislatif PDIP di daerah pemilihan Jawa Barat II.

Menurut penuturan Teten Masduki kepada Tempo pada Maret lalu, posisi itu sedianya jatah suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas. Setelah Taufiq meninggal, posisi itu ditawarkan kepada Teten. Namun, mantan calon Wakil Gubernur Jawa Barat itu menolak. “Saya tak cocok di parlemen,” ujar Teten.

PDIP, kata Eriko, enggan menanggapi tuduhan ini. "Lebih baik kita intropeksi diri. Ketika satu jari menunjuk ke depan, tiga jari lainnya mengarah ke kita," kata Eriko.

6. Foto Jokowi Bayi di Gendongan Megawati

Sepekan sebelum pemilu legislatif beredar di media sosial foto rekayasa Jokowi menjadi bayi yang digendong Mega. Foto ini seakan menegaskan tuduhan Jokowi berada di bawah bayang-bayang Mega.

Menurut Eriko, melihat rekam jejak Jokowi, pemerintahan Jokowi tak akan menungkin diintervensi oleh Mega. Buktinya, Jokowi tak pernah disetir selama dua periode memimpin Kota Solo dan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

7. PDIP Pengkhianat Perjanjian Batu Tulis

Prabowo menyatakan bahwa dalam perjanjian Batu Tulis pada 2009, Mega sepakat mendukung Prabowo menjadi calon presiden pada 2014 jika dirinya tak mencalonkan diri. Dengan mengajukan Jokowi sebagai calon presiden, Mega dan PDIP dianggap mengkhianati perjanjian.

Atas tuduhan Prabowo, PDIP membantah ada poin perjanjian itu.

8. PDIP Tukang Jual Aset Negara

Isu ini mengacu pada penjualan sejumlah aset negara, antara lain perusahaan telekomunikasi Indosat, ketika Mega menjabat Presiden RI pada 2001-2004.

Eriko mengatakan penjualan aset-aset tersebut dilakukan atas dasar Ketetapan MPR. Sebagai mandataris MPR, kata Eriko, Megawati kala itu tak bisa berbuat apa-apa dan hanya melaksanakan amanat TAP MPR.

9. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Waktu Pemerintahan Megawati

Eriko menjelaskan masalah sengketa Sipadan dan Ligitan sudah ada sejak zaman Orde Baru. Ketika Megawati menjadi presiden, kasus itu sudah masuk ke Mahkamah Internasional dan tinggal menunggu keputusan.

JOBPIE SUGIHARTO | SUNDARI 

Terpopuler
Dahlan Sebut Konvensi Demokrat Sudah Tak Relevan
Golput Pemenang Pemilu 2014, Bukan PDIP
Jokowi Seleksi Tiga Nama Cawapres
Suara Gerindra Melambung, Sekjen: Ini Efek Prabowo

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

2 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

4 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

6 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

6 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

6 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

7 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

7 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.