TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Remotivi sekaligus anggota Koalisi Frekuensi Milik Publik, Roy Thaniago, mengatakan Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, tak layak dipilih pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April nanti. Sebab, kata dia, tiga partai itu mengeksploitasi stasiun televisi yang dimiliki petinggi partai tersebut untuk kepentingan politiknya.
Stasiun televisi yang disebut Roy adalah Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; RCTI, MNC TV, Global TV, milik calon wakil presiden sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura Hary Tanoesoedibjo; TV One dan ANTV milik Ketua Umum dan calon presiden dari Golkar Aburizal Bakrie. (Baca: 7 Media Ini Dituding Berpihak dan Tendensius)
"Informasi dari enam stasiun televisi mengandung unsur propaganda, bias kepentingan politik sehingga isinya memihak dan tak akurat," kata Roy, Ahad, 6 April 2014. Remotivi adalah lembaga swadaya masyarakat yang memantau penggunaan frekuensi publik oleh televisi.
Enam televisi itu, menurut Roy, telah digunakan secara masif dan sewenang-wenang untuk kepentingan partai. "Kami mencatat perlakukan tiga partai itu sejak setahun menjelang Pemilu 2014," kata dia. (Baca: Enam Televisi Swasta Ditegur KPI)
Roy menyarankan para pemilih jangan memilih calon legislator dari Golkar, NasDem, dan Hanura. Sebab, kata dia, perlakuan petinggi partai tersebut terhadap stasiun televisi itu membuat produk jurnalistik dipaksa menghamba pada partai, bukan kepada publik.
Roy menghimbau publik untuk tak hanya mengandalkan informasi dari keenam stasiun televisi itu, terkait isu politik. "Kami menuntut hukuman bagi tiga partai politik dan enam stasiun televisi itu dari lembaga berwenang," kata Roy.
Dia berharap Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dan setegas-tegasnya.
Roy mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia menghukum televisi yang tidak independen. Dia juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan KPI mencabut izin penyiaran. ”Kami juga menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum yang buruk, lamban dan ragu-ragu,” kata dia.
MUHAMAD RIZKI
Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo
Berita terpopuler lainnya:
Siapa Pengusaha RI yang Saweran dengan Bill Gates?
Bayi 9 Bulan Didakwa Pembunuhan Berencana
Agnes Monica Cuek Soal Fashion
