Anak Muda Bandung Luncurkan Situs Info Caleg DPRD

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Seorang ibu salah satu bagian dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar spanduk dalam melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Ibu yang anaknya adalah  korban penembakan tragedi 98 menggelar spanduk yang berisikan menentang calon legislatif yang pro pada kasus pelanggaran HAM. Aksi ke-346 yang bertepatan dengan 16 tahun KontraS itu menunjuk belum tuntas penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu sebagai salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan bermunculan terus. ANTARA/Fanny Octavianus
Seorang ibu salah satu bagian dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar spanduk dalam melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Ibu yang anaknya adalah korban penembakan tragedi 98 menggelar spanduk yang berisikan menentang calon legislatif yang pro pada kasus pelanggaran HAM. Aksi ke-346 yang bertepatan dengan 16 tahun KontraS itu menunjuk belum tuntas penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu sebagai salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan bermunculan terus. ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Bagi warga Bandung yang butuh panduan mencoblos pada pemilihan legislatif 9 April 2014, klik saja VoteCerdasBDG (Votecerdas.org). Situs ini berisi panduan mencoblos dan informasi tentang calon anggota legislatif DPRD Kota Bandung. 

"Mereka bisa lihat data yang dibutuhkan tentang caleg yang mau dipilihnya agar punya panduan dalam memilih," kata Sri Pujiastuti, 36 tahun, pengelola situs itu saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Maret 2014. 

Situs yang digarap oleh 13 anak muda itu berawal dari kebingungan mereka mencari informasi soal calon anggota legislatif yang akan dipilih, terutama calon anggota legislatif untuk kursi DPRD Kota Bandung. Menurut Sri, hal itu berbeda dengan informasi calon anggota legislatif untuk DPRD provinsi dan DPR RI yang informasinya relatif lebih gampang diperoleh. "Informasi calon anggota legislatif DPRD Kota Bandung terhitung minim," katanya.

Akhirnya Sri dan rekan-rekannya sepakat mengumpulkan data calon anggota legislatif dan mempublikasikannya lewat situs di Internet. Mereka merogoh kocek sendiri untuk menggarap situs itu hingga menggelar acara peluncuran situs tersebut akhir pekan lalu.

Sri menyatakan pihaknya tidak berafiliasi dengan lembaga mana pun. Semua biaya untuk menggarap situs itu berasal dari kocek sendiri. Kecuali domain situs VoteCerdasBDG yang diberikan gratis oleh salah satu penyedia layanan Internet di Bandung lewat lobi salah satu anggota mereka.

Soal para caleg DPRD Kota Bandung yang masih mengandalkan data dasar yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk data caleg petahana, kelompoknya sengaja berburu data soal absensi mereka selama menduduki kursi wakil rakyat serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang seharusnya rutin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari 50 anggota DPRD Kota Bandung, 37 di antaranya mencalonkan diri lagi. Mencari data absensi caleg ini tidak mudah, belum apa-apa sudah terbentur birokrasi. "Kita mencoba melakukan pendekatan pada Sekretaris Dewan. Kesimpulannya, mereka belum bisa memberikan informasinya karena ada proses yang harus melewati persetujuan anggota Dewan," kata Sri.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Data LHKPN para caleg petahana DPRD Kota Bandung juga setali tiga uang. "Laporan harta kekayaan yang seharusnya dilaporkan semua anggota DPRD yang ada saat ini, kemarin cuma dapat tujuh orang yang melaporkan dari 50 anggota DPRD Kota Bandung yang sekarang," kata Sri.

Sekelompok anak muda itu juga sudah menyurati 12 partai peserta pemilu untuk mendapatkan data lengkap para calegnya supaya ditampilkan di situs. "Kita sudah menyurati partainya untuk minta data ini. Kita juga sekarang lagi gerilya mencari alamat e-mail, Twitter, dan nomor telepon yang bisa dihubungi karena enggak semuanya ada," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, membenarkan soal sulitnya publik mengakses informasi caleg yang mengejar kursi DPRD kota atau kabupaten. "Lagi-lagi publik akan memilih kucing dalam karung," ujarnya.

Menurut Muradi, ongkos politik caleg DPRD kota/kabupaten seharusnya lebih murah dibandingkan dengan caleg yang mengejar kursi DPRD provinsi atau DPR RI. "Biaya politik mereka tidak terlalu besar. Asumsinya, untuk DPRD Kota Bandung misalnya, mereka hanya butuh 20 ribu suara untuk menjadi calon, jadi jumlahnya sama dengan pemilih di satu kecamatan saja," dia menjelaskan. 

AHMAD FIKRI

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

38 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

39 hari lalu

Sejumlah peserta kirab membawa bendera partai politik saat acara Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin 13 November 2023. Kirab yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor tersebut sebagai sarana sosialisasi Pemilu damai dan edukasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?


Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

1 November 2023

Presiden Joko Widodo makan siang bersama calon presiden Ganjar Pranowo (kiri), Anies Baswedan (kanan), dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.


Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

7 Agustus 2023

Presiden Jokowi memberikan jaket kepada relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, Ahad, 21 Agustus 2022.  ANTARA/Umarul Faruq
Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

27 Juni 2023

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berkomunikasi dengan radio panggilnya saat meninjau latihan 'The Combined Arm Live Fire Exercise (Calfex)' Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Kamis 11 Agustus 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo


Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

24 April 2023

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Puan Maharani seusai pertemuan tertutup di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (21/4). TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

Megawati punya janji terhadap Prabowo sejak 2009, perjanjian Batu Tulis namanya. Begini isi 7 poin perjanjian tersebut.


4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

5 Maret 2023

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan saat bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pagi ini akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor


Menjelang 7 Tahun, Pakar Sebut Jokowi Dibayangi Janji-janji Politik

18 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 8 Oktober 2021. Di Taman Hutan Raya itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Menjelang 7 Tahun, Pakar Sebut Jokowi Dibayangi Janji-janji Politik

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan ada kompleksitas luar biasa yang dihadapi Presiden Jokowi di periode kedua ini.


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.