Sebelum Ketok Vonis, Ketua MK: Saya Salat Malam  

Reporter

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva usai mengetuk palu dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva tak pernah ketinggalan salat tahajud sejak diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. “Pengaruh ibadah malam, beban pekerjaan saya jadi ringan,” kata Hamdan kepada Tempo dalam perjalanan ke Bali, Kamis, 21 Agustus 2014. 

Perjalanan udara ditempuh setelah sidang pembacaan putusan gugatan pemilihan presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Dibilang Tampan di Media Sosial, Ini Kata Ketua MK)

Hamdan bercerita, dalam menghadapi perkara-perkara penting, dirinya selalu salat malam sekitar satu jam hingga menjelang subuh. Setelah salat, dia beristirahat selama 20 menit sebelum akhirnya menunaikan salat subuh. “Setelah itu, saya tidur lagi sebentar, kemudian bangun untuk berolahraga sekitar satu jam setengah,” ujarnya. (Baca: Mendapat Diteror, Ketua MK: Itu Risiko Jabatan)

Selain tahajud, Hamdan juga tak pernah ketinggalan puasa sunah Senin dan Kamis. Kebiasaan ini sudah dilakoninya sejak lama.

Lantaran berbagai ibadah dijalani, Hamdan mengaku memiliki kepercayaan diri yang tinggi. ”Alhamdulillah, segala masalah berat bisa diselesaikan dengan enteng. Pikiran jadi bening,” kata Hamdan, yang pernah menjadi politikus Partai Bulan Bintang.

Menurut Hamdan, orang tuanya selalu berpesan untuk terus berdoa saat menghadapi masalah berat. “Jangan pernah putus. Itu pesan ayah saya,” katanya. (Baca: Gugatan Pilpres Pasca-Putusan MK Tergolong Makar)

Pukul 20.55 WIB, sidang perkara pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi yang digelar pada Kamis, 21 Agustus 2014, tuntas. Keputusan yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva bulat menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum. Setelah mengetok palu tiga kali, Hamdan bergegas ke lantai 15 gedung MK menuju ruang kerjanya.

Tak sampai lima menit, dari loteng itu dia meluncur ke halaman parkir di lantai 1 gedung MK lewat pintu belakang. Sedan Toyota Camry B-1251-RFS membawanya melesat ke luar kompleks MK.

Sirene dua mobil patroli memaksa mobil lain menepi. Rombongan mobil Hamdan ngebut menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tidak sampai setengah jam, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, itu tiba di Terminal 2D.

Di ruang tunggu, Hamdan menyandarkan tubuhnya di kursi panjang. Di depannya, sebuah stasiun televisi menyiarkan hiruk pikuk aksi demo di sekitar gedung MK. Siaran televisi itu kemudian menayangkan pernyataan Tantowi Yahya, juru bicara Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta, atas putusan perkara pemilu presiden di MK. “Kami akan menjadi partner dan penyeimbang (pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)," kata Tantowi kepada pers di Grand Hyatt Jakarta.

“Enggak ada pilihan, mereka harus menerima putusan MK,” Hamdan menimpali.

Tak lama kemudian, dia meninggalkan ruang tunggu menuju pesawat bersama enam anak buahnya. Malam itu, Hamdan harus terbang dengan Garuda Indonesia menuju Denpasar, Bali, untuk sebuah seminar di Universitas Udayana esok harinya. (Baca: Relawan Prabowo Tetap Tolak Putusan MK)

AMRI MAHBUB | ELIK SUSANTO



TERPOPULER
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar 
Begini Spesifikasi Calon Tunggangan Jokowi 
Mobil Jokowi Antipeluru dan Tahan Ledakan






Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

3 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

5 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

5 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

5 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Karangan Bunga Seksis 'Si Cantik' di Balai Kota Jakarta, Heru Budi Hartono Tak Ingin Gegabah

24 hari lalu

Karangan Bunga Seksis 'Si Cantik' di Balai Kota Jakarta, Heru Budi Hartono Tak Ingin Gegabah

Heru Budi Hartono enggan gegabah menanggapi perihal karangan bunga selamatkan Jakpro.


Buntut Karangan Bunga Misterius di Balai Kota, Komisaris Jakpro Panggil Direktur SDM

24 hari lalu

Buntut Karangan Bunga Misterius di Balai Kota, Komisaris Jakpro Panggil Direktur SDM

Komisaris Jakpro memanggil Direktur SDM yang disinggung dalam karangan bunga yang dikirim untuk Heru Budi di Balai Kota.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

25 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

26 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.


MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

27 hari lalu

MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

Dasco menyambut baik putusan MK ini. Menurut dia, sebagai pembantu Presiden, Menteri selayaknya mengajukan izin sebelum melenggang dalam Pilpres 2024.


Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

27 hari lalu

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

Kata Hussein, pernyataan MK bahwa UU PSDN telah mengakomodir prinsip penolakan atau Consentious Objection tak benar.