KPU Siap Dipanggil Pansus Pilpres  

Reporter

Eggy Sudjana KPU Melakukan Kecurangan Rekapitulasi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati, siap mengklarifikasi apa pun pertanyaan yang diajukan pada KPU jika nanti dibentuk panitia khusus pemilihan presiden di parlemen. "Ini adalah bentuk pertanggungjawaban KPU pada rakyat dan kami siap mengklarifikasi, baik itu lembaga hukum atau lembaga politik," ujar Ida seusai sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Senin, 18 Agustus 2014.

Ida menghormati dan menghargai jika lembaga perwakilan memanggil KPU. Menurut Ida, pembentukan pansus pilpres bukan dipandang sebagai suatu upaya memperlama proses sengketa. "Ini kan representasi dari rakyat, wakil rakyat memandang ada hal penting yang harus diklarifikasi," ujar dia. (Baca: Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah)

Rencana pembentukan pansus pilpres bergulir setelah beberapa partai pengusung capres Prabowo Subianto mengusulkan kepada DPR untuk membentuk pansus pilpres 2014. Tujuannya, menyelidiki dan mengusut adanya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan proses pemilihan umum presiden.

Pansus ini akan berjalan setelah masa reses anggota DPR selesai. Juru bicara tim Prabowo-Hatta, Ade Rosiade, mengatakan pansus ini merupakan upaya yang diajukan oleh masyarakat, karena dalam pilpres ditemukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Kubu Prabowo-Hatta memohon MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. MK juga diminta menyatakan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta 67.139.153 dan Jokowi-JK 66.435.124, serta menetapkan pasangan nomor urut satu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

TIKA PRIMANDARI


Berita Terpopuler
Hamdan Zoelva Tak Takut Pengerahan Massa Prabowo-Hatta
Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah
Tolak Baiat ISIS, 700 Warga Sheitat Dipenggal
Sidarto Danusubroto: Sejumlah Partai Merapat ke Jokowi
Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar
Jadi Menteri, Abraham: Siapa yang Tangkap Presiden






Putri Candrawathi Terdeteksi Lewat Rekaman CCTV

41 hari lalu

Putri Candrawathi Terdeteksi Lewat Rekaman CCTV

Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.


Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

1 Agustus 2022

Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Farhat Abbas mengklaim struktur kepengurusan Partai Pandai sudah terbentuk di 34 provinsi Indonesia. Dia klaim ada 30 persen keterwakilan perempuan.


Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini

14 Juni 2022

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi dipastikan absen dalam acara pembukaan tahapan Pemilu 2024 hari ini.


Parkindo 1945 Bantah Berubah Nama Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia

23 Mei 2022

Parkindo 1945 Bantah Berubah Nama Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia

Pengurus Parkindo 1945 mengaku kaget dengan kabar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan perubahan nama menjadi Partai Mahasiswa Indonesia.


FGD Bahas Rancangan Peraturan KPU

17 Maret 2022

FGD Bahas Rancangan Peraturan KPU

Diskusi tersebut membahas rancangan Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024.


Anggota DPR Ajak Masyarakat Pantau Proses Uji Kelayakan Calon KPU-Bawaslu

14 Februari 2022

Anggota DPR Ajak Masyarakat Pantau Proses Uji Kelayakan Calon KPU-Bawaslu

Masukan dan catatan dari berbagai elemen masyarakat akan dijadikan bahan dan perhatian untuk dapat mengkritisi para calon comisioner KPU-Bawaslu.


Tim Seleksi Klarifikasi Perihal Wawancara Calon Anggota KPU-Bawaslu

20 Januari 2022

Tim Seleksi Klarifikasi Perihal Wawancara Calon Anggota KPU-Bawaslu

Setiap anggota Tim seleksi memiliki cara dan gaya masing-masing dalam menggali informasi, isi pikiran, sikap, pandangan, terhadap calon anggota yang diwawancara


Taliban Bubarkan Komisi Penyelenggara Pemilu dan Dua Kementerian

27 Desember 2021

Taliban Bubarkan Komisi Penyelenggara Pemilu dan Dua Kementerian

Taliban pada Ahad membubarkan dua komisi pemilihan umum Afghanistan, termasuk Kementerian untuk Perdamaian dan Kementerian Urusan Parlemen.


Ada 629 Orang Calon Anggota KPU-Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi

17 November 2021

Ada 629 Orang Calon Anggota KPU-Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi

Pendaftar dari daerah Jawa dan Sumatera mendominasi seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.


Senat Amerika Serikat Usulkan RUU untuk Lindungi Pegawai Pemilu

5 Oktober 2021

Senat Amerika Serikat Usulkan RUU untuk Lindungi Pegawai Pemilu

Anggota Senat Amerika Serikat mengusulkan RUU untuk melindungi pegawai komisi pemilihan umum dan keluarganya.