Jokowi-JK Akan Rampingkan Jumlah Menteri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melambaikan salam tiga jari usai menyampaikan pidato kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melambaikan salam tiga jari usai menyampaikan pidato kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mewacanakan perampingan susunan kabinet pada era pemerintahannya. “Pak Jokowi ingin kabinet yang ramping dan efektif,” ujar juru bicara Jokowi-JK, Hasto Kristianto, ketika dihubungi, Jumat, 25 Juli 2014. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)

    Menurut dia, gagasan itu sejalan dengan janji kampanye Jokowi-JK selama kampanye. Perampingan itu sedang dirumuskan oleh tim transisi yang ditunjuk Jokowi. Tim yang terdiri atas para pakar itu juga akan menelaah bentuk kelembagaan, formasi kabinet, legislasi, dan politik anggaran. (Baca juga: Penyusunan Kabinet ala Jokowi Dipuji)

    Hasto mengaku belum mengetahui secara detail kementerian apa saja yang akan mengalami perampingan. Yang pasti, kata dia, perubahan itu harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Saat ini masih dipelajari,” katanya. (Baca juga: Jokowi-Kalla Diminta Ikutkan Publik Susun Kabinet)

    Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini terdapat 35 menteri. Tiga di antaranya merupakan menteri koordinator yang membawahi bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, dan keamanan.

    Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan kabinetnya nanti akan diisi oleh banyak orang dari kalangan profesional. Tiga kementerian sudah pasti menjadi jatah kalangan profesional, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Menurut JK, ketiga pos kementerian itu sangat strategis dan rentan menimbulkan masalah bila tak dikelola dengan baik. Karena itu, pucuk pimpinannya harus ahli dan bebas intervensi dari pihak tertentu. "Harus independen," kata JK.

    RIKY FERDIANTO

    Terpopuler
    Gara-gara Jokowi, Album JFlow dalam Bahaya
    MH17 Jatuh, Warga Belanda Usir Anak Perempuan Putin
    Kabinet Jokowi Beri Ruang Luas Bagi Perempuan
    Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
    PKS Mengaku Setia Dampingi Prabowo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.