TPS Bekasi yang Rugikan Jokowi Disidangkan

Editor

Sundari

image-gnews
Seorang petugas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan jumlah surat suara seusai pencoblosan ulang di TPS 27, Jagir Wonokromo, Surabaya, Sabtu 19 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi
Seorang petugas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan jumlah surat suara seusai pencoblosan ulang di TPS 27, Jagir Wonokromo, Surabaya, Sabtu 19 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Kepolisian Resor Bekasi Kota, Jawa Barat, melimpahkan berkas kasus pelanggaran pemilihan presiden di Tempat Pemungutan Suara 41, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, ke Kejaksaaan Negeri Kota Bekasi. Kepala Kepolisian Resor Kota Bekasi Komisaris Besar Priyo Widiyanto mengatakan kasus ini akan disidangkan besok, Jumat, 25 Juli 2014, di Pengadilan Negeri setempat.

"Panitia Pengawasan Pemilu Kota Bekasi menemukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 41 dianggap merusak 30 surat suara dengan sengaja," kata Priyo, Kamis, 24 Juli 2014. Surat suara yang rusak ini merugikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Bukti-buktinya sudah kuat mengarah pada KPPS," katanya. (Baca: Surat Suara Pilih Jokowi-JK di Bekasi Dirusak)

Priyo menyebutkan bukti-bukti di kasus tersebut berupa surat suara rusak sebanyak 30 lembar, meja panitia dengan paku menyembul yang diduga digunakan untuk merusak surat suara, serta keterangan para saksi di lapangan. Dia mengatakan tujuh anggota KPPS mempunyai peran yang berbeda sehingga pidana yang dijerat bervariasi.

Menurut Priyo, kasus yang terjadi di TPS 41 merupakan satu-satunya kasus yang diproses lebih lanjut secara hukum. Sedangkan kasus lain yang dibahas forum Penegakan Hukum Terpadu dinyatakan tidak terbukti melanggar, yakni tak diakomodasinya hak politik pasien di rumah sakit dan apartemen, serta dugaan kecurangan di TPS 86 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu. (Baca: Surat Suara Dirusak, TPS di Bekasi Coblos Ulang)

Ketua Panwaslu Kota Bekasi Ismail mengatakan jaksa penuntut umum memiliki waktu selama lima hari untuk mencermati berkas perkara pidana pelanggaran pemilu, namun sesuai rencana besok sudah dapat disidangkan. "Kami siap diminta menjadi saksi di pengadilan," kata Ismail. (Baca: Pemilu Ulang di Bekasi Sepi Pemilih)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diketahui, pada proses pemilihan presiden 9 Juli lalu di TPS 41 Kaliabang Tengah ditemukan 30 surat suara rusak yang merupakan suara sah Jokowi-JK. Karena itu, Panwaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang. Kuat dugaan pelanggaran itu disengaja.

ADI WARSONO

Terpopuler
Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketahui Persyaratan, Mekanisme, dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

31 hari lalu

Warga mengantre untuk melakukan pencoblosan kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 024 Wamena Kota, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Ketahui Persyaratan, Mekanisme, dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pemilu 2024 tak luput dari dugaan kecurangan. Oleh karenanya, ada beberapa wilayah yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang alias PSU.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Ketua KPPS Ungkap Alasan Pencoblosan Ulang di Kalibata

19 Februari 2017

Warga mengantre untuk dapat menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara ulang, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan, 19 Februari 2017. TEMPO/Diko
Ketua KPPS Ungkap Alasan Pencoblosan Ulang di Kalibata

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 29 Kelurahan Kalibata, Zaki Mubarok, menyebutkan alasan pemungutan ulang suara di tempatnya.


Pilkada DKI, Sebagian Warga Jakarta Kehilangan Hak Pilih  

17 Februari 2017

Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di TPS 10 Kelurahan Kebon Manggis, Jakarta, 15 Februari 2017. Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur. ANTARA FOTO
Pilkada DKI, Sebagian Warga Jakarta Kehilangan Hak Pilih  

Sejumlah warga Jakarta kehilangan hak pilih dalam pilkada DKI Jakarta. Sebagian merupakan penghuni rumah susun dan apartemen.


Tekan Golput, TPS di Batu Ini Tampil Bak Markas Pejuang 45

15 Februari 2017

Maskot Pilkada Kota Batu di alun-alun kota. TEMPO/Abdi Purmono
Tekan Golput, TPS di Batu Ini Tampil Bak Markas Pejuang 45

Tempat Pemungutan Suara didandani dengan ornamen markas para
pejuang kemerdekaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemilih.


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.