Selasa, 23 Oktober 2018

Temui Tujuh Gubernur, Panglima Bantah Berpolitik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bersiap ikuti  rapat kabinet terbatas bidang Polhukam (politik hukum dan keamanan) yang membahas persiapan pilpres 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Juli 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 7 instruksi ke jajaran Polri dan TNI terkait pengamanan Pilpres 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bersiap ikuti rapat kabinet terbatas bidang Polhukam (politik hukum dan keamanan) yang membahas persiapan pilpres 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Juli 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 7 instruksi ke jajaran Polri dan TNI terkait pengamanan Pilpres 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko bertemu dengan tujuh gubernur di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin sore, 21 Juli 2014. Ketujuh pimpinan provinsi tersebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Maluku Said Assegaf, dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Aladin S. Mengga.

    Pertemuan berlangsung tertutup, dimulai sekitar pukul 16.15 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Di hadapan wartawan, Jenderal Moeldoko membantah sebagai inisiator pertemuan dengan sejumlah gubernur tersebut. "Pertemuan ini digagas oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo," kata dia. (Baca juga: Panglima TNI Tabrak Tameng Prajurit)

    Moeldoko pun membantah jika ia hendak mengembalikan dwifungsi TNI dengan memanggil sejumlah gubernur. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menjamin, TNI sampai kapan pun akan menjaga netralitas dan profesionalismenya. (Baca juga: Panglima TNI Moeldoko: Jangan Curigai Kami Terus)

    Menurut dia, TNI sekarang dan zaman Orde Baru amat berbeda. Moeldoko pun mengenang masa-masa Orde Baru saat dia masih menjabat sebagai Komandan Komando Distrik Militer. Menurut dia, ketika pemilihan umum seorang Komandan Kodim wajib memenangkan Partai Golkar di wilayah teritorialnya. "Kalau tak bisa menangkan Golkar bisa repot waktu itu," kata dia sambil tertawa ringan.

    Namun kondisi politik Indonesia sudah berbalik 180 derajat. Moeldoko mengaku TNI tak terbelenggu urusan politik lagi. Walhasil TNI bisa konsentrasi bekerja sesuai tugasnya. "Istilah kata, kami sekarang bisa berbaur dengan berbagai warna," kata dia.

    Gubernur Syahrul Yasin Limpo pun menegaskan bahwa pertemuan sore hari ini murni ide dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Syahrul juga menyebut sampai saat ini kondisi seluruh wilayah Indonesia berlangsung kondusif. Kondisi ini merupakan buah dari kerja sama antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri. "Kehadiran TNI dan Polri sangat dibutuhkan pemerintah daerah, terlebih kondisi pemilu saat ini," kata Syahrul.

    INDRA WIJAYA

    Berita lainnya
    Putus Sengketa Pilpres, MK Diminta Independen
    Jika Tak Puas, Ibas Sarankan Prabowo ke MK
    Relawan Jokowi-JK Subang Emoh Geruduk KPU
    JK: Prabowo Kalah karena Gol Bunuh Diri
    Tim Prabowo Jateng Tak Kerahkan Massa ke Jakarta
    Tim Prabowo: Kinerja Penyelenggara Pemilu Buruk
    Mahfud: Kami Tunggu Pengumuman KPU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.