PKS Masih Yakin Prabowo Menang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden, Prabowo Subianto didampingi tim pemenangan melakukan jumpa pers usai menggelar pertemuan di Hotel Four Season, Jakarta, 20 Juli 2014. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta KPU untuk menunda perhitungan rekapitulasi nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Calon Presiden, Prabowo Subianto didampingi tim pemenangan melakukan jumpa pers usai menggelar pertemuan di Hotel Four Season, Jakarta, 20 Juli 2014. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta KPU untuk menunda perhitungan rekapitulasi nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf menyatakan partainya masih optimistis pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal memenangi pemilihan presiden 2014. Ia menganggap perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum belum bisa dijadikan patokan kemenangan.

    "Pengumuman terakhir di KPU tidak serta-merta dikatakan selesai," kata Bukhori saat dihubungi, Ahad, 20 Juli 2014. (Baca di sini: Kubu Prabowo-Hatta Ngotot Tunda Pengumuman)

    Bukhori menyatakan penghitungan suara KPU yang diperkirakan memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih menyisakan banyak persoalan. Khususnya dugaan kecurangan yang ditemukan Koalisi Merah Putih, gabungan partai pengusung Prabowo-Hatta di banyak daerah.

    "Masalah itu harus diselesaikan dulu dan ditindaklanjuti," ucapnya. (Baca juga: Kata Ical, Tim Prabowo Tak Akan Akui Kekalahan)

    Hasil rekapitulasi formulir C1 yang masuk ke KPU sudah mencapai 33 provinsi dengan total 133, 6 juta suara. Pasangan Jokowi-JK meraih 53.16 persen suara, sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 46.84 persen suara. Jokowi-Kalla menang di 23 provinsi, sedangkan Prabowo-Hatta hanya menguasai 10 provinsi.

    Menurut Bukhori, pelanggaran tanpa penyelesaian yang baik oleh KPU harus dibawa ke tingkat yang paling tinggi, misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dia tak menyebut kemungkinan partainya akan menyokong agar Prabowo-Hatta membawa masalah ini ke ranah peradilan tertinggi tersebut. "Intinya bila ada pelanggaran yang signifikan dan tidak bisa diselesaikan, harus ditindaklanjuti," katanya.

    TRI SUHARMAN

    Berita Lain:
    Mahfud Md.: Dua Capres Sama-sama Curang
    SBY Klaim Mampu Tengahi Perselisihan di Pilpres
    Kalah Telak, Saksi Prabowo Tolak Tanda Tangan
    Luhut Berharap Tokoh Muda Pimpin Golkar
    Komite Buruh Tolak Rencana Pengawalan Suara
    KPU Gelar Rekapitulasi Pemilu Presiden Hari Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.