Mangindaan Bantah Demokrat Ikut Koalisi Permanen

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menunjukan simulasi pencoblosan saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tujuh kabar yaitu soal Pembangunan jalan wilayah selatan Jawa Barat, Pembangunan rel ganda kereta api, Waduk Jatigede, Bandara Kertajati, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Politeknik Subang, 86,4 juta orang sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dan Undang-undang Desa. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menunjukan simulasi pencoblosan saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tujuh kabar yaitu soal Pembangunan jalan wilayah selatan Jawa Barat, Pembangunan rel ganda kereta api, Waduk Jatigede, Bandara Kertajati, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Politeknik Subang, 86,4 juta orang sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dan Undang-undang Desa. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Evert Erenst Mangindaan, membantah partai ini mengikuti koalisi permanen partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hal ini disampaikan meski Demokrat turut mendukung dan menyukseskan Prabowo-Hatta dalam pemilihan umum presiden.

"Kita (Demokrat) bukan anggota koalisi. Kita memang kemarin mendukung (Prabowo-Hatta), tapi harus lihat dulu hasilnya seperti apa," kata Mangindaan di Istana Negara, Jumat, 18 Juli 2014. (Baca: Majelis Pakar PPP Serukan Tinggalkan Prabowo-Hatta)

Ia menyatakan, awalnya Demokrat bersikap netral terhadap Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga tak turut menjadi partai koalisi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Keputusan turut mengusung dihasilkan setelah Prabowo-Hatta memaparkan visi-misi dan dinilai sesuai dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, keputusan tersebut tak serta merta menunjuk pada sikap dan posisi politik Demokrat setelah penetapan hasil pemungutan suara di KPU, 22 Juli 2014. Demokrat akan kembali melihat sikap dan visi kedua pasangan calon setelah penetapan hasil untuk menentukan arah dukungan. (Baca: Demokrat Merapat ke Jokowi, Gerindra Tak Percaya)

"Kalau memang baik, kita tentu dukung pemerintahan yang baru. Tapi juga bisa tidak, yang penting ada pemerintahaan yang baik ke depannya," kata Mangindaan. Hal ini disampaikan untuk menegaskan posisi Demokrat yang siap menjadi oposisi. (Baca; Kalla Optimistis Ada Koalisi Permanen yang Merapat)

Mangindaan sendiri tak membantah adanya komunikasi antara Demokrat dengan partai pengusung Jokowi-JK. Menurut dia, Demokrat masih berupaya untuk mengenal arah dan kebijakan Jokowi-JK jika menang dalam pilpres. Akan tetapi, ia mengklaim tak mengetahui adanya pertemuan antara Ketua Harian Sjariefuddin Hasan dengan petinggi partai pengusung Jokowi-JK. "Saya belum tahu kalau ada pertemuan, belum ada laporan," kata dia.

FRANSISCO ROSARIANS




Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS

Berita terpopuler:
Pamer Busana Muslimah, Syahrini Dirisak Netizen
Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
Malaysia Airlines Tertembak Misil Dekat Rusia


SHARE: Facebook | Twitter

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

19 Juli 2024

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Ketua KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP, Kali Ini Soal Keterwakilan Perempuan

21 Juni 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP, Kali Ini Soal Keterwakilan Perempuan

Selain Hasyim, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


Begini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat

20 Juni 2024

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
Begini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat

Mantan terpidana koruptor Irman Gusman akan antarkan berkas administratif ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada Jumat 21 Juni 2024.


Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 Bakal Dibuka, Ini Syarat, Tugas, dan Gajinya

8 Juni 2024

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 Bakal Dibuka, Ini Syarat, Tugas, dan Gajinya

KPU bakal membuka pendaftaran calon pantarlih Pilkada 2024 pada Kamis, 13 Juni hingga Rabu, 19 Juni 2024, cek syarat, besaran gaji, dan tugasnya.


KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.


Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.