Selasa, 23 Oktober 2018

Partai Pendukung Jokowi-JK Siapkan Calon Menteri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai menyiapkan kadernya untuk menempati posisi menteri dalam kabinet pemerintahan 2014-2019. Menurut Yuddy Chrisnandy, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), sejumlah nama kader partai bakal disodorkan kepada pasangan nomor urut dua tersebut bila menang pemilu presiden.

    "Nama-nama kader partai yang dianggap mampu mengemban tugas di kabinet akan disodorkan setelah 22 Juli seusai pengumuman hasil penghitungan suara hasil pilpres dari KPU," ujar Yuddy saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Juli 2014. Partai Hanura, salah satu partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla--sering disebut Jokowi-JK, bersama Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa tergabung dalam poros PDI Perjuangan.

    Yuddy mengatakan partainya menyiapkan kader untuk calon menteri lantaran Joko Widodo-Jusuf Kalla bersikap terbuka menerima usulan. Bahkan dia mengklaim pasangan calon presiden empat partai tersebut tak membatasi jumlah usulan. "Biarpun 5, 10, 20, tidak ada masalah," katanya.

    Jokowi-JK diperkirakan bakal memenangi pemilu presiden setelah melihat hasil versi penghitungan cepat dan penghitungan resmi di sejumlah situs independen. Namun hasil resmi atas penghitungan riil akan diumumkan KPU pada 22 Juli 2014. Berembus kabar, pasangan itu telah merancang teknis penyusunan kabinet serta calon menterinya. Jusuf Kalla sebelumnya menyatakan terbuka bila partai pengusung mengusulkan kadernya. "Syaratnya yang penting ahli dan di partai itu banyak ahli," ujarnya.

    Yuddy mengatakan hasil final pengusulan nama calon menteri itu diserahkan penuh kepada Jokowi-JK. Ini karena koalisi yang dibangun partainya tidak didasari transaksional maupun bagi-bagi kekuasaan. "Kami hanya mengusulkan. Apakah nanti diterima atau tidak, itu urusan Pak Jokowi-JK," katanya. Dia pun membantah jika dikatakan ada jatah menteri yang diberikan kepada partainya.

    Meski begitu, Yuddy belum bisa menyebutkan siapa saja kader Hanura yang bakal diusulkan. Dia yakin ketua umum partai, Wiranto, sudah mempunyai alternatif sejumlah nama yang bakal diusulkan. (Baca: Koalisi Ramping, Jokowi Tak Takut Digoyang DPR)

    Adapun Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi menyatakan bahwa partainya adalah tempat pengkaderan para pemimpin bangsa. Dia mengklaim banyak kader partainya yang bisa ditempatkan dalam kabinet Jokowi-JK. "Kami punya stok untuk posisi apa pun," ujarnya.

    Meski begitu, dia menyatakan belum mengusulkan nama calon menteri kepada Jokowi-JK. Sebab, mereka belum membicarakannya secara serius. "Ini persoalan substansi, jadi perlu dibicarakan bersama," katanya. (Baca: Syarat PKB Berkoalisi Dengan Jokowi: Cawapres)

    TRI SUHARMAN 

    Topik terhangat:
    Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS

    Berita terpopuler:
    Pamer Busana Muslimah, Syahrini Dirisak Netizen
    Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
    Malaysia Airlines Tertembak Misil Dekat Rusia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.