Bawaslu:Pengerahan Massa di TPS Masih Ditelusuri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjutak, mengatakan pengerahan massa di 155 tempat pemungutan suara tidak dapat otomatis dikatakan sebagai pelanggaran pemilu. Nelson mengatakan perlu dilakukan penelusuran untuk menilai kasus tersebut sebagai pelanggaran pemilu.

    "Terlalu gegabah untuk menilai sebagai pelanggaran pemilu apabila tidak ditemui bukti yang jelas sehingga mengatakan pengerahan itu adalah sebuah pelanggaran pemilu," kata Nelson kepada Tempo, Kamis, 10 Juli 2014.

     Nelson mengatakan apabila pengerahan massa dapat diselesaikan oleh petugas pengawas dan petugas penyelenggara di lapangan saat itu juga, maka kasus tidak perlu dilanjutkan. Pengerahan massa, kata Nelson, dikategorikan pelanggaran apabila melibatkan intimidasi dengan kekerasan, merusak surat suara dan menganggu pelaksanaan pemungutan suara dengan mengubah hasil penghitungan secara paksa.

    Nelson mengaku Bawaslu tidak ingin terjebak dalam pertarungan pemilu presiden. Untuk itu, kata Nelson, Bawaslu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mengikuti prosedur dan aturan untuk memproses aduan. "Supaya tidak ada pihak yang dapat mengambil keuntungan dari kasus-kasus yang diadukan ke Bawaslu," ujar Nelson.

    Nelson mengatakan pelaksanaan pemilu presiden memang rawan dengan berbagai tindak kecurangan yang dilakukan kedua kandidat. Tidak hanya itu, kata Nelson, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi dengan kandidat mana pun yang berusaha mencari keuntungan dari pelanggaran yang ada. "Ada yang motivasinya murni mengganggu jalannya proses demokrasi," ujar Nelson.

    Kemarin, anggota Bawaslu Daniel Zuchron merilis temuan pengerahan massa di 155 TPS di 16 provinsi. Menurut Daniel, pengerahan massa terjadi di daerah-daerah yang dikategorikan rawan. Temuan pengerahan massa disebutkan berdasarkan laporan dari petugas pengawas di lapangan melalui pesan singkat kepada Bawaslu.

    DINI PRAMITA

    Berita lainnya:
    Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis 
    Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif
    PKB Jawa Tengah: Jokowi Menang di Semua Basis NU
    Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.