Partai Pro-Jokowi akan Ajukan Uji Materi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawati Soekarnoputri berbisik dengan Puan Maharani, saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5). Deklarasi bersama tersebut secara resmi untuk mendukung dan pemenangan Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    Megawati Soekarnoputri berbisik dengan Puan Maharani, saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5). Deklarasi bersama tersebut secara resmi untuk mendukung dan pemenangan Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengatakan akan mengajukan uji materi terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD yang diputuskan di paripurna kemarin malam, Selasa, 8 Juli 2014. Alasannya, Puan mengatakan, yang menjadi pimpinan harusnya yang mendapatkan paling banyak kepercayaan rakyat. (Baca: Partai Koalisi Prabowo 'Jegal' PDIP Jadi Ketua DPR)

    "Ini bukan meminta hak PDI Perjuangan, tapi ini meminta hak rakyat di pemilu legislatif," kata Puan, ketika ditemui di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di bilangan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Juli 2014. Puan optimistis uji materi yang diajukan ini akan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: PDIP: Politik Uang Takkan Pengaruhi Suara Warga)

    Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tak khawatir kalau Mahkamah Konstitusi menolak uji materi. Meskipun parlemen dikuasai partai oposisi, Hasto yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan tetap berjalan lancar karena didukung rakyat.

    "Selama pro-rakyat tidak ada kekuatan mana pun yang bisa menghalangi selain rakyat itu sendiri," kata Hasto. Dia mengatakan rakyat sudah paham bahwa elitenya yang dipilih melepas basis kepercayaan mereka. Motif revisi aturan ini, ujarnya, adalah untuk melindungi status quo di parlemen.

    Tiga fraksi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akhirnya walk out dari ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa malam, 8 Juli 2014. Mereka tidak sepakat setelah pimpinan DPR menyetujui pengesahan perundangan MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) pada malam ini. Begitu pula menolak pemilihan Ketua DPR diberikan kepada fraksi yang memenangkan voting.

    Aksi walk out itu dimulai dengan pembacaan sikap ketiga fraksi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka sepakat menganggap bahwa beleid itu tidak layak untuk disahkan dan pemilihan Ketua DPR secara voting menodai demokrasi di Indonesia.

    SUNDARI

    Terpopuler

    Pro-Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
    Riset Nomura Prediksi Jokowi Ungguli Prabowo
    Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out
    Kiai Laporkan Dugaan Pemalsuan Dukungan ke Jokowi
    Arkeolog Ungkap Grafiti Erotis Tertua di Dunia
    Nokia Lumia Bakal Gunakan Android?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru Nonton di Bioskop Pasca Covid-19

    Masyarakat dapat menikmati film di layar lebar dalam masa pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.