Telat Urus Formulir A5, Pemilih Terancam Golput

image-gnews
Petugas menunjukan kertas surat suara yang rusak untuk pemilihan presiden di kantor KPUD Jakarta Barat, 24 Juni 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Petugas menunjukan kertas surat suara yang rusak untuk pemilihan presiden di kantor KPUD Jakarta Barat, 24 Juni 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Sejumlah calon pemilih di DKI Jakarta terancam tidak bisa menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Presiden 2014. Alasannya, warga dengan KTP luar Jakarta itu tak mendapat formulir A5 untuk sebagai undangan untuk mencoblos.

Kondisi itu, misalnya, dialami Puput Puji. Perempuan 25 tahun itu sebenarnya telah terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya di Semarang. Lantaran berada di Jakarta, dia pun mengurus supaya bisa mencoblos di Jakarta. Dia memprint data dirinya melalui DPT Online untuk mengurus formulir A5 di Kelurahan Guntur, Jakarta Selatan.

"Tapi sampai di kelurahan, petugas bilang saya sudah tidak bisa mengurus formulir A5 karena telat," kata Puput pada Tempo, Selasa, 8 Juli 2014. Petugas mengatakan bahwa pengurusan formulir A5 dari luar daerah paling lambat H-3 pencoblosan. "Saya datang H-3, tapi karena Ahad, kelurahan kan tutup," Puput melanjutkan.

Puput mengaku baru sempat ingin mengurus formulir A5 pada hari itu karena pada hari kerja ia sibuk. Meski tak mengantongi formulir A5, dia mengaku akan tetap mendatangi TPS di sekitar kosannya di Taman Rasuna, Kuningan. Tujuannya, agar hak pilihnya tidak hangus.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal ini berdasarkan pengalamannya saat Pemilu Legislatif pada 9 April lalu. Ia bisa mencoblos di TPS 36 Taman Rasuna meski tak mempunyai formulir A5. "Saat itu saya datang pagi-pagi dan bisa mencoblos," kata dia.

Ketua KPUD DKI Sumarno mengakui berdasarkan aturan KPU, pengurusan formulir A5 sudah terlambat. Pengurusan formulir A5 di daerah asal paling lambat H-10, sementara di daerah tujuan paling lambat H-3. "Kalau sudah lewat H-3 memang sulit," kata Sumarno pada Tempo, Selasa, 8 Juli 2014.

Berita lainnya:
Buruh Bantah Dukung Prabowo di Hari Tenang
Bos Lion Air Incar Proyek Kereta Ekspres Bandara
Kereta Super Cepat Bandung-Jakarta Segera Dibangun

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.